Masa Depan Mangrove Pangkal Babu: Antara Arahan Menteri, Potensi Investasi, dan Komitmen Daerah yang Diuji

PARIWISATA – Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki permata hijau yang tak ternilai di pesisir timur Sumatera: Hutan Mangrove Tungkal I (Pangkal Babu). Namun, di balik potensi ekologisnya yang raksasa, pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata unggulan masih menghadapi jalan terjal.

Potensi Ekowisata Mangrove Tungkal I (Pangkal Babu) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebenarnya telah mendapat “lampu hijau” dari level tertinggi pariwisata nasional. Namun, setahun berselang, impian menjadikan kawasan ini sebagai destinasi kelas dunia seolah masih tertahan di meja birokrasi.

Dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai akar masalah serta keberanian untuk melakukan lompatan strategis agar “Paru-Paru Pesisir” ini tidak hanya menjadi monumen alam yang sunyi, tetapi menjelma menjadi motor ekonomi baru bagi masyarakat.

Publik tentu masih ingat saat Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi langsung Wisata Mangrove Pangkal Babu pada Minggu (17/3/2024) lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menparekraf secara simbolis menanam mangrove dan menyatakan kekagumannya atas potensi ekowisata yang dimiliki Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan ini.

Sandiaga Uno saat itu menekankan poin krusial: Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur adalah harga mati untuk memajukan destinasi ini. Arahan dari pusat sudah sangat jelas, namun realisasi di lapangan dinilai banyak pihak masih jauh dari harapan.

Identifikasi Hambatan: Mengapa Sulit Berkembang?

Hasil analisis mendalam menunjukkan adanya tiga faktor utama yang menjadi penghambat laju pertumbuhan ekowisata di Tungkal I:

1. Kendala Aksesibilitas dan Konektivitas: Infrastruktur menuju lokasi yang masih bergantung pada kondisi alam dan cuaca menjadi “tembok” pertama bagi wisatawan. Tanpa akses jalur darat yang mumpuni atau integrasi jalur laut yang terjadwal, minat kunjungan akan tetap bersifat sporadis.
2. Stagnasi Amenitas dan Inovasi Daya Tarik: Wisatawan masa kini mencari pengalaman (experience), bukan sekadar pemandangan. Kurangnya fasilitas penunjang yang representatif dan minimnya variasi atraksi—seperti wisata edukasi digital atau wahana air ramah lingkungan—membuat durasi kunjungan menjadi sangat singkat.
3. Ancaman Ekologis dan Abrasi: Perubahan garis pantai akibat abrasi dan tekanan alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata yang perlahan mengikis daya tarik alami kawasan ini.

Visi Baru: Peta Jalan Transformasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar “Wisata Alam” menjadi “Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas”. Berikut adalah langkah strategis yang ditawarkan:

• Integrasi Transportasi Multimoda: Mengaktifkan jalur wisata laut menggunakan kapal pompong tradisional yang ditata secara estetis dari dermaga Kuala Tungkal langsung menuju titik Mangrove. Ini akan memberikan sensasi “Wisata Pesisir” yang unik bagi pengunjung.
• Pengembangan “Smart-Green Tourism”: Digitalisasi informasi melalui barcode pada setiap jenis vegetasi mangrove. Selain berwisata, pengunjung mendapatkan edukasi instan, menjadikan Pangkal Babu sebagai laboratorium alam terbuka terbaik di Provinsi Jambi.
• Kolaborasi Lintas Sektoral (Pentahelix): Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan fasilitas ikonik tanpa merusak ekosistem, serta penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat.
• Restorasi Sebagai Atraksi: Menjadikan kegiatan penanaman mangrove sebagai bagian dari paket wisata. Wisatawan diajak berkontribusi langsung pada alam, menciptakan ikatan emosional antara pengunjung dan destinasi.

Solusi Progresif:

1. Karpet Merah untuk Pihak Ketiga

Menghadapi kebuntuan anggaran dan birokrasi, Pemda didorong untuk segera bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta/investor). Mengelola kawasan seluas Pangkal Babu membutuhkan sentuhan profesional yang efisien dan berorientasi pada profit-konservasi.

• Privatisasi Terukur: Menggandeng investor untuk membangun fasilitas high-end yang ramah lingkungan, sehingga beban pemeliharaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD.

• Kolaborasi Investasi: Memberikan kemudahan bagi pihak ketiga untuk mengelola wahana edukasi dan kuliner pesisir dengan standar nasional, yang secara otomatis akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Menghilangkan Ego Sektoral

Selain menggandeng swasta, hambatan lain yang harus dipangkas adalah tumpang tindih kewenangan. Perlu adanya satu pintu pengelolaan agar tidak ada lagi alasan “terbentur aturan” antara dinas terkait dengan instansi pemegang kawasan.

Kesimpulan

Membangun Wisata Mangrove Tungkal I bukan sekadar membangun jembatan kayu atau gazebo, melainkan membangun sebuah ekosistem ekonomi yang harmonis dengan alam. Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan penuh masyarakat, Mangrove Pangkal Babu memiliki segala syarat untuk menjadi ikon baru pariwisata Jambi di masa depan.

Mangrove Pangkal Babu tidak butuh lagi sekadar seremonial penanaman bibit. Kawasan ini membutuhkan Political Will yang konkret untuk menjalankan rekomendasi Menparekraf. Pilihannya hanya dua: Membuka diri terhadap investasi pihak ketiga secara profesional, atau terus membiarkan aset emas ini terbengkalai karena ketidakmampuan daerah dalam mengelola potensi.

Sudah saatnya Pemkab Tanjung Jabung Barat bergerak lebih gesit. Jangan sampai momentum yang telah dibuka oleh pusat menguap begitu saja tanpa hasil nyata bagi masyarakat. Saatnya kita berhenti melihat mangrove hanya sebagai pelindung pantai, dan mulai melihatnya sebagai masa depan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat.**

Salam Redaksi