LIVE TV
Warga Parit Bilal Tangkap Buaya Sepanjang 2,5 Meter Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Wabup Temukan Banyak Absen ASN Bolong Bupati dan Pj Gubernur Tinjau Balai Adat dan Pos Pelayanan Ops Ketupat di Terminal Pembengis Wabup Hairan Dampingi Pj Gubernur Tinjau Pos Penyekatan Mudik Perbatasan Jambi-Riau di Batang Asam Danrem 042/Gapu Dampingi Pj Gubernur Tinjau Pos Penyekatan Jambi-Riau

Home / Berita

Minggu, 20 September 2020 - 16:19 WIB

PBNU Keluarkan Pernyataan Sikap Minta Pilkada 2020 Ditunda

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sikap tegas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tunda.

Melalui pernyataan resminya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga kondisi darurat kesehatan terlewati.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” demikian point pertama pernyataan resmi PBNU yang disampaikan Said Aqil Siroj seperti dikutif portal-islam.id, Minggu (20/09/20).

BACA JUGA :  Segini Harga Vaksin Gotong Royong Lengkap per Orang

Selain itu, PBNU meminta pemerintah bersama DPR merealokasikan anggaran Pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman

“Kedua, meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.”

BACA JUGA :  Tak Setuju Kebijakan Baru WhatsApp, 11 Fiturnya Bakal Tak Berfungsi Lagi

PBNU juga perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

“Ketiga, NU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan mudharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” bunyi dalam pernyataan itu.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Amir Sakib Ucapkan Selamat ke Cek Endra Musda Golkar Berlangsung Sukses

Berita

Satgas Pamtas Yonif R 142/KJ Bersama Pemda Belu Musnahkan Barang Bukti Hasil Pengamanan Selama Penugasan

Berita

Bupati Anwar Sadat Launching Batik Khas Tanjab Barat, Lihat Disini Foto-Fotonya

Berita

Pengamanan Natal dan Tahun Baru Polres Tanjab Barat Dirikan 3 Pos PAM dan 1 Posyan, Disini Letakknya

Berita

Keberangkatan 313 JCH Tanjabbar Terancam Ditunda

Berita

Ini Titik Pos PAM dan Palayanan Ops Ketupat Polres Tanjabbar

Berita

Hasil Rapid Test 284 Pedagang Empat Pasar di Kuala Tungkal Non Reaktif

Berita

Danrem 042 Gapu Hadiri Pelantikan Pengurus Perbakin Provinsi Jambi