indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
BREAKING NEWS : Pria Dewasa di Temukan Tidak Bernyawa di Kamar Hotel Yello Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta

Home / Berita

Minggu, 20 September 2020 - 16:19 WIB

PBNU Keluarkan Pernyataan Sikap Minta Pilkada 2020 Ditunda

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sikap tegas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tunda.

Melalui pernyataan resminya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga kondisi darurat kesehatan terlewati.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” demikian point pertama pernyataan resmi PBNU yang disampaikan Said Aqil Siroj seperti dikutif portal-islam.id, Minggu (20/09/20).

BACA JUGA :  4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB

Selain itu, PBNU meminta pemerintah bersama DPR merealokasikan anggaran Pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman

“Kedua, meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.”

BACA JUGA :  Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air

PBNU juga perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

“Ketiga, NU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan mudharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” bunyi dalam pernyataan itu.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Ini Calon Sekda yang Diajukan Bupati Safrial ke Gubernur dan Komisi ASN

Berita

Besok, Sejumlah Pelanggan PLN di Wilayah Ini Alami Pemadaman Listrik

Berita

TNI Dirikan Tenda Pengungsian dan Yankes Untuk Korban Gempa di Mamuju

Berita

Polres Tanjabbar Gelar Rakor Pembentukan Sekolah Ampuh Seiring Dibukanya Kembali KBM di Sekolah

Berita

LAM Jambi Tanjab Barat Lakukan Konsolidasi dan Pembentukan LAD

Berita

Pangdam Sriwijaya Berharap Jangan Ada Konflik di Pilkada Jambi

Berita

Danrem 042/Gapu dan Dandim Jajaran Ikuti Apel Terpusat Tahun 2020 di Mabesad

Berita

Polres Tanjab Barat Press Rilis Pengungkapan Kasus Tahun 2019