Polri Vs Mahkamah Konstitusi

III. Posisi Polri dalam Tata Negara

Polri adalah alat negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 30 ayat (4) UUD 1945).

Fungsi utama Polri :

• Keamanan
• Penegakan hukum
• Pelayanan publik
• Perlindungan masyarakat

Batas konstitusional Polri :

• Tidak memiliki fungsi sipil-birokratik
• Bukan bagian dari struktur ASN
• Bukan jabatan sipil administratif

Maka, ketika anggota Polri aktif didudukkan di jabatan sipil :

Terjadi pergeseran fungsi Polri menjadi alat kekuasaan administratif, bukan sekadar alat negara keamanan.

Ini merupakan bentuk distorsi struktural dalam negara demokrasi.

IV. Perkap No. 4 Tahun 2017 dan Posisi Hukumnya

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 mengatur tentang penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

Masalah konstitusional Perkap :

1. Produk internal Polri
2. Bukan peraturan setingkat undang-undang
3. Tidak bisa menabrak konstitusi dan putusan MK
4. Berlaku internal, bukan publik normatif.

Secara teori Hans Kelsen :

Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma lebih tinggi.

Dengan demikian :

Perkap gugur secara konstitusional jika bertentangan dengan putusan MK.

V. Posisi Kompolnas dalam Struktur Negara

Kompolnas bukan lembaga konstitusional, melainkan :

• Dibentuk melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
• Bersifat advisory body
• Tidak memiliki kewenangan normatif regulatif

Fungsi Kompolnas :

• Memberi pertimbangan kepada Presiden
• Mengawasi kebijakan Polri
• Bersifat rekomendatif, bukan eksekutorial

Kompolnas tidak dapat menafsirkan UU melawan MK
Kompolnas bukan badan peradilan
Kompolnas tidak dapat membatalkan putusan MK

Maka jika Kompolnas memberikan tafsir yang bertentangan dengan MK :

Itu bukan kebijakan hukum, melainkan pendapat politik pelembagaan.

VI. UU ASN dalam Perspektif Hierarki Hukum

UU ASN mengatur aparatur sipil negara :

• PNS
• PPPK

Tidak satu pun pasal dalam UU ASN yang :
❌ Mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil
❌ Menafikan Putusan MK
❌ Memberikan kekebalan institusional kepada Polri

Bahkan secara sistem :

ASN = sipil
Polri = militer–kepolisian
Tidak bisa dirangkap

Putusan MK menempatkan UU ASN :

• Tunduk pada tafsir konstitusi
• Tidak bisa digunakan melawan konstitusionalitas.