Polri Vs Mahkamah Konstitusi

VII. Ketidakpatuhan Polri terhadap Putusan MK: Analisis Sistemik

1. Bentuk Ketidakpatuhan :

• Pengangkatan polisi aktif di kementerian/lembaga
• Berlindung di balik UU ASN & Perkap
• Klaim “legal formality” tanpa konstitusionalitas

2. Pola Pelanggaran :

✅ Administratif
✅ Konstitusional
✅ Sistemik
✅ Berulang

3. Implikasi :

• Mengikis kewibawaan MK
• Membentuk preseden pembangkangan hukum
• Membuka jalan “kediktatoran struktural”
• Membahayakan supremasi sipil

VIII. Kesimpulan

Pernyataan Kompolnas bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil berdasarkan UU ASN adalah :

✅ Secara akademis keliru
✅ Secara yuridis bertentangan dengan MK
✅ Secara kelembagaan melampaui kewenangan
✅ Secara konstitusional tidak sah

Dalam negara hukum :

Putusan MK lebih tinggi dari Perkap
Putusan MK lebih kuat dari tafsir Kompolnas
Putusan MK mengikat Polri tanpa syarat

Jika Polri tetap membangkang :

Maka itu bukan lagi persoalan hukum,
tapi krisis kepatuhan konstitusi di tubuh penegak hukum.

IX. Rekomendasi Kebijakan

1. Presiden wajib menertibkan Polri
2. Semua polisi aktif di jabatan sipil harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian
3. Kompolnas harus direposisi sebagai lembaga etik, bukan tafsir hukum konstitusi
4. Perkap yang bertentangan dengan MK harus dicabut
5. DPR wajib melakukan pengawasan khusus terhadap Polri.**