Sampah Jadi Energi di Daerah—Langkah Serius atau Sekadar Latah?

OPINI – Belakangan ini, narasi mengenai pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) tengah naik daun. Dari kota metropolitan hingga pemerintah kabupaten di pelosok daerah, semua berlomba-lomba memamerkan teknologi “ajaib” yang diklaim mampu menyulap gundukan limbah yang berbau menjadi pundi-pundi listrik atau bahan bakar. Di tengah krisis lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian kritis, program ini muncul bak pahlawan kesiangan. Namun, di balik keriuhan peresmian dan viralnya video mesin-mesin canggih, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini strategi jangka panjang yang serius, atau sekadar tren “latah” kebijakan demi menggugurkan kewajiban?

Secara kasat mata, urgensi program ini memang tidak bisa dibantah. Indonesia sedang darurat sampah. TPA di hampir seluruh wilayah sudah berada di titik nadir—overkapasitas, berbau menyengat, dan rawan longsor. Mengubah sampah menjadi energi (PLTSa atau bahan bakar sintetis) terdengar seperti solusi win-win solution: masalah sampah tuntas, ketahanan energi bertambah. Pemerintah pusat pun tampak serius dengan menetapkan puluhan proyek strategis nasional di sektor ini.

Namun, jika kita membedah lebih dalam, aroma “latah” cukup menyengat di beberapa lini.

Pertama, kegagapan di sektor hulu. Banyak daerah terlalu bersemangat membangun insinerator (pembakar sampah) raksasa, namun lupa membenahi tata kelola sampah dari rumah tangga. Sampah kita masih tercampur aduk antara sisa makanan yang basah, plastik, hingga limbah B3. Membakar sampah basah yang belum terpilah bukan hanya tidak efisien secara energi, tetapi juga boros biaya operasional. Tanpa pemilahan sejak dari dapur warga, mesin secanggih apa pun hanyalah “tukang bakar” mahal yang memindahkan masalah dari tanah ke udara.

Kedua, risiko “Solusi Palsu” lingkungan. Para aktivis lingkungan seringkali melabeli program ini sebagai solusi semu. Proses pembakaran, jika tidak dibekali teknologi filtrasi emisi yang sangat mahal dan perawatan yang disiplin, justru akan melepaskan dioksin dan furan ke atmosfer—zat beracun yang jauh lebih berbahaya daripada bau sampah itu sendiri. Apakah daerah-daerah yang sedang “latah” ini sudah siap dengan biaya perawatan filter udara yang selangit itu? Ataukah mesin-mesin ini akan dibiarkan berasap hitam pekat setelah kamera wartawan pulang?

Ketiga, jebakan ketergantungan sampah. Program energi dari sampah menuntut pasokan limbah yang stabil agar mesin terus beroperasi. Ironisnya, hal ini bisa menciptakan ekosistem yang justru “butuh sampah” agar investasi tidak rugi. Semangat untuk mengurangi penggunaan plastik atau kampanye zero waste bisa saja melemah karena mesin-mesin energi kita butuh “bahan bakar” plastik untuk terus menyala. Kita terjebak dalam lingkaran setan: demi energi, kita harus terus memproduksi sampah.

Keempat, keberlanjutan finansial. Teknologi Waste-to-Energy membutuhkan biaya investasi dan operasional yang fantastis. Tanpa komitmen anggaran daerah yang kuat dan manajemen profesional, fasilitas-fasilitas ini berisiko menjadi “monumen besi tua” yang terbengkalai dalam beberapa tahun ke depan. Kita tentu tidak ingin melihat aset miliaran rupiah hanya menjadi pajangan berkarat karena pemda tidak sanggup membayar biaya listrik atau suku cadang mesinnya.

Jadi, serius atau latah? Jawabannya terletak pada integritas eksekusinya. Jika program ini hanya dianggap sebagai pengadaan proyek mesin tanpa edukasi pemilahan sampah di tingkat RT/RW, maka ini hanyalah latah teknologi. Kita hanya sedang mencoba memadamkan api dengan menyiram bensin di tempat lain.

Namun, jika program ini diletakkan sebagai pelengkap dari revolusi gaya hidup minim sampah, maka kita patut mengapresiasinya. Sampah jadi energi harus menjadi senjata terakhir (last resort), bukan pelarian malas bagi pemerintah daerah untuk menghindari kewajiban edukasi masyarakat. Jangan sampai viralnya program ini hanya seperti kembang api: terang sesaat, tepuk tangan meriah, lalu meninggalkan abu masalah yang lebih pekat dan beracun bagi generasi mendatang.