Sekjen ADPMET, Daerah Penghasil Migas Selayaknya Mendapatkan Haknya

Lintas Tungkal

- Redaksi

Rabu, 13 Oktober 2021 - 09:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wabup Hairan Saat Memaparkan Terkait Migas di Tanjab Barat kepada Sekjen ADPMET, Dr. Andang Bachtiar, M,Sc. FOTO : PROKOPIM

Wabup Hairan Saat Memaparkan Terkait Migas di Tanjab Barat kepada Sekjen ADPMET, Dr. Andang Bachtiar, M,Sc. FOTO : PROKOPIM

JAKARTA – Sekjen ADPMET, Dr. Andang Bachtiar, M.Sc menegaskan Daerah penghasil memang selayaknya mendapatkan haknya untuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu diungkapkan Andang menanggapi penyampaian Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan meminta dukungan ADPMET terkait kejelasan atau tranparansi data produksi migas dan data sumur yang ada di wilayah kerja Kabupaten Tanjab Barat.

Hali itu disampaikan Wabup Hairan saat kunjungan kerja ke Kantor Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Jakarta, Selasa (12/10/21).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wabup Hairan Saat Memaparkan Terkait Migas di Tanjab Barat kepada Sekjen ADPMET, Dr. Andang Bachtiar, M,Sc. FOTO : PROKOPIM

ADPMET, kata Andang sangat memyambut baik kunjungan Wabup Tanjab Barat bersama rombongan.

Andang mengatakan ADPMET di bawah kepemimpinan “Kang Emil” berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan terutama bagi daerah-daerah kaya cadangan energi.

Ditambahkan Andang, misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), agar daerah penghasil migas tidak hanya menjadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki.

“Kita juga akan mendorong pemerintah pusat agar apa yang dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah itu bisa terpenuhi dan keadilan untuk masyarakat di daerah,” sebutnya.

Kunjungan kerja Wabup Hairan ke Kantor Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Selasa (12/10/21) didampingi oleh Asisten Perekonomian H. Erwin, Staf Ahli Bidang Ekbang H. Dahlan, dan Kabag SDA Suparti.

Wabup mengungkapkan tujuan Kunjungan Kerjanya tersebut dalam rangka meminta dukungan ADPMET terkiat keterbukaan produksi barel dan sumur migas di Tanjab Barat.

“Kami minta kepada Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan dapat mendorong pemerintah pusat agar Pemkab bisa mendapatkan data yang diinginkan,” ungkap Wabup.

Menurutnya, data tersebut dibutuhkan sebagai data pembanding, hal ini dikarenakan data yang selama ini disampaikan K3S hanya sebatas laporan.

Wabup juga sebut pihaknya akan segera turun kelapangan guna melakukan verifikasi langsung, data yang disampiakan K3S petrocina.

“Jika terjadi perbedaan data yang ada, dengan saat kita verifikasi Kelapangan nanti, kita akan menutup sumur tersebut,” tegas Wabup.

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemnaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Insentif Pajak
BREAKING NEWS: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus
OTT Bupati Sukoharjo: KPK Sebut Atas Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah
Pemerintah Buka Pendaftaran Pemagangan Nasional Batch I 2026, Targetkan 50.000 Lulusan Perguruan Tinggi
Kapolri Lantik 6 Kapolda dan Kakorlantas yang Baru
Menaker Tekankan Pentingnya Generasi Muda Tingkatkan Skill Hadapi Dunia Kerja Masa Depan
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka atas Dugaan Suap Proyek Rp 10,2 Miliar
Berita ini 271 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 13:28 WIB

Kemnaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Sabtu, 11 Juli 2026 - 19:34 WIB

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Insentif Pajak

Sabtu, 11 Juli 2026 - 06:35 WIB

BREAKING NEWS: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:51 WIB

OTT Bupati Sukoharjo: KPK Sebut Atas Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:22 WIB

Pemerintah Buka Pendaftaran Pemagangan Nasional Batch I 2026, Targetkan 50.000 Lulusan Perguruan Tinggi

Berita Terbaru