indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Pimpin Rapat Kerja, Pj Bupati Muaro Jambi Soroti Disiplin PNS yang Tak Pernah Ditindaklanjuti Polsek Maro Sebo Laksanakan Vaksinasi Booster di Desa Candi Muaro Jambi Ratusan CPNS Memilih Mengundurkan Diri, BKN Ungkap Alasannya Keluarga Besar PP Muhammadiyah Berduka Buya Syafii Ma’arif Polri Gelar Lomba Menulis Surat Untuk Kapolri, Ini Syaratnya

Home / Nasional

Minggu, 14 November 2021 - 00:43 WIB

Tim Advokasi Supremasi Hukum Gugat Aturan Harga Tes PCR ke MA

FOTO : Petugas RS Universitas Indonesia (RSUI) Lakukan Pemeriksaan Swab PCR COVID-19. FOTO : Situs RSUI

FOTO : Petugas RS Universitas Indonesia (RSUI) Lakukan Pemeriksaan Swab PCR COVID-19. FOTO : Situs RSUI

JAKARTA – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum resmi mengajukan permohonan uji materiil terkait penetapan harga tes usap PCR ke Mahkamah Agung. Tim menilai penetapan harga oleh Kementerian Kesehatan ini bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Tanggal 1 November kemarin kami sudah ajukan permohonan,” kata juru bicara tim, Richan Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 11 November 2021.

Sebelumnya pada 27 Oktober 2021, Kemenkes resmi menurunkan harga layanan tertinggi tes PCR menjadi Rp 275 ribu untuk Jawa Bali dan Rp 300 ribu untuk luar Jawa Bali. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT PCR.

Richan mengatakan surat edaran tersebut memberatkan bagi para pemohon, termasuk masyarakat Indonesia. Lantaran, pelayanan tes PCR dinilai merupakan pelayanan kesehatan tanggap darurat yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh APBN maupun APBD. “Jadikanlah RT PCR itu tanpa beban kepada masyarakat,” kata dia.

BACA JUGA :  Ini 7 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Hingga September 2022

Menurut Richan, perintah ini sudah tercantum dalam Pasal 82 UU Kesehatan. Bunyi pasal tersebut yaitu:

  1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana
  2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pascabencana

Karena bertentangan dengan UU Kesehatan, kata Richan, maka surat edaran ini juga otomatis bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, surat edaran ini bentuknya seolah-olah seperti peraturan (regeling) yang mengikat dan berlaku umum.

BACA JUGA :  Ratusan CPNS Memilih Mengundurkan Diri, BKN Ungkap Alasannya

“Ini menimbulkan kebingungan dan kepastian hukum sehingga layak dicabut karena telah melebihi dari kedudukannya sebagai surat edara,” kata Richan.

Untuk itu, Richan menilai pemerintah wajib menjamin pelayanan kesehatan termasuk biaya tes PCR tanpa kecuali dengan alasan apapun. Lalu pemerintah dinilai juga harus mampu mengelola kemakmuran rakyat, termasuk juga untuk biaya pelayanan kesehatan tanggap darurat dalam situasi bencana nonalam di Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020.

Tempo mengkonfirmasi permohonan uji materiil atas penetapan harga PCR ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati. Namun hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan tanggapan.(tempo)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sekjen ADPMET, Daerah Penghasil Migas Selayaknya Mendapatkan Haknya

Pilkada

Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Kota di Jambi Terapkan Form A Pengawasan Online

Nasional

Mendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Kepala Daerah

Nasional

Ini Besaran Biaya Haji dan Petugas Haji per Embarkasi 2022

Nasional

Ini 13 Golongan Listrik yang Tarifnya Bakal Naik

Nasional

Panglima TNI Umumkan Seluruh Awak KRI Nanggala 402 Telah Gugur

Nasional

KONI dan PWI Pusat Sambut Baik Peluncuran Aplikasi SPORTBLOCK

Nasional

Diperpanjang atau Tidak, Pemerintah Umumkan Keputusan soal PPKM Level 4 Hari Ini