LIVETV
15 Link Twibbon Hari KORPRI 2021 Pilihan Keren dan Menarik Kunjungi RS DKT Jambi, Ini yang Disampaikan Menko PMK Muhajir Makmurkan Masjid, BKPRMI Jambi Luar Kota Gelar Yasinan Bulanan Rutin Danrem 042/Gapu Dampingi Menko PMK Sambangi RS Dr. Bratanata Jambi Ulil Amri, Anggota DPRD Muaro Jambi Aktif Kunjungi Kegiatan Vaksinasi

Home / Nasional

Minggu, 14 November 2021 - 00:43 WIB

Tim Advokasi Supremasi Hukum Gugat Aturan Harga Tes PCR ke MA

FOTO : Petugas RS Universitas Indonesia (RSUI) Lakukan Pemeriksaan Swab PCR COVID-19. FOTO : Situs RSUI

FOTO : Petugas RS Universitas Indonesia (RSUI) Lakukan Pemeriksaan Swab PCR COVID-19. FOTO : Situs RSUI

JAKARTA – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum resmi mengajukan permohonan uji materiil terkait penetapan harga tes usap PCR ke Mahkamah Agung. Tim menilai penetapan harga oleh Kementerian Kesehatan ini bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Tanggal 1 November kemarin kami sudah ajukan permohonan,” kata juru bicara tim, Richan Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 11 November 2021.

Sebelumnya pada 27 Oktober 2021, Kemenkes resmi menurunkan harga layanan tertinggi tes PCR menjadi Rp 275 ribu untuk Jawa Bali dan Rp 300 ribu untuk luar Jawa Bali. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT PCR.

BACA JUGA :  Fasha Minta KONI Kota Jambi Jaga Atlet Tak Nyebrang Ke Daerah Lain

Richan mengatakan surat edaran tersebut memberatkan bagi para pemohon, termasuk masyarakat Indonesia. Lantaran, pelayanan tes PCR dinilai merupakan pelayanan kesehatan tanggap darurat yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh APBN maupun APBD. “Jadikanlah RT PCR itu tanpa beban kepada masyarakat,” kata dia.

Menurut Richan, perintah ini sudah tercantum dalam Pasal 82 UU Kesehatan. Bunyi pasal tersebut yaitu:

  1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana
  2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pascabencana
BACA JUGA :  Makmurkan Masjid, BKPRMI Jambi Luar Kota Gelar Yasinan Bulanan Rutin

Karena bertentangan dengan UU Kesehatan, kata Richan, maka surat edaran ini juga otomatis bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, surat edaran ini bentuknya seolah-olah seperti peraturan (regeling) yang mengikat dan berlaku umum.

“Ini menimbulkan kebingungan dan kepastian hukum sehingga layak dicabut karena telah melebihi dari kedudukannya sebagai surat edara,” kata Richan.

BACA JUGA :  Melawan Hendak Ditangkap, Tahanan Kabur Dihadiahi Timah Panas

Untuk itu, Richan menilai pemerintah wajib menjamin pelayanan kesehatan termasuk biaya tes PCR tanpa kecuali dengan alasan apapun. Lalu pemerintah dinilai juga harus mampu mengelola kemakmuran rakyat, termasuk juga untuk biaya pelayanan kesehatan tanggap darurat dalam situasi bencana nonalam di Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020.

Tempo mengkonfirmasi permohonan uji materiil atas penetapan harga PCR ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati. Namun hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan tanggapan.(tempo)

Share :

Baca Juga

Nasional

Satgas Kolakopsrem 172/PWY Berhasil Evakuasi Jenazah Suster Maelani dari Jurang 300 Meter

Nasional

Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19

Nasional

Perpol 05 Tahun 2021 Tentang Penandaan SIM yang Akan Diterapkan

Nasional

2,2 Persen Kampanye Tatap Muka Melanggar Aturan

Nasional

Petugas Lapas Gagalkan Penyelundupan Ribuan Butir Koplo oleh Seorang Perempuan

Nasional

Yok Ikutan, Kompetisi Konten Video Bawaslu 2020 Youtube dan Instagram, Hadiahnya Luamaian

Nasional

Kemendagri Keluarkan SE Baru, Kini Tiap Kamis Seragam ASN Serba Hitam

Nasional

SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah Dibatalkan MA