indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Polda Jambi Buka Penerimaan Siswa SIPSS Tahun 2022 Lelang 13 Jabatan Kepala OPD di Tanjab Barat Ditargetkan Rampung Bulan Maret Sat Polair Imbau Nelayan dan Transportasi Air Waspadai Perubahan Cuaca Kesulitan Keluar, Air Genangi Jalan Depan Gerbang SMAN 2 Tanjab Barat Gadang Seorang Mustahik di Pembengis Menerima Bantuan dari Baznas

Home / Nasional

Sabtu, 9 Oktober 2021 - 00:22 WIB

Wajib Tau, Ini Denda Pajak yang Dikurangi dan Sanksi Pidana Dihapus

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly

JAKARTAPemerintah resmi mengurangi sanksi administrasi berupa denda untuk para pengemplang pajak alias wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hal ini tercantum dalam UU Harmonisasi Sistem Perpajakan.

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menurunkan sanksi administratif dari 50 persen menjadi hanya 30 persen untuk wajib pajak yang tidak patuh membayar.

Sanksi administratif ini berlaku bagi pengemplang pajak yang diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pengaturan mengenai sanksi administratif diselaraskan dengan moderasi sanksi dalam UU Cipta Kerja.

BACA JUGA :  Kecewa dengan Kondisi Jalan Hancur, Warga Tiga Desa di Sungai Gelam Lakukan Pemblokiran

“Sanksi setelah keberatan diturunkan dari 50 persen menjadi 30 persen dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,” kata Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/21).

Namun, besaran denda berbeda lagi untuk pengemplang pajak yang ditemukan DJP tidak patuh dan tak langsung membayar. Dalam hal ini, pengemplang akan masuk ke tahap pengadilan. Sanksi untuk pengemplang jenis ini diturunkan menjadi 60 persen dari sebelumnya 100 persen.

“Sedangkan sanksi setelah banding di Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diturunkan dari 100 persen menjadi 60 persen dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,” beber Yasonna.

BACA JUGA :  Ketua dan Anggota DPRD Inhil Lakukan Vaksinasi Dosis ke Tiga

Selain meringankan sanksi administrasi, pembuat kebijakan juga menghapus sanksi pidana untuk pengemplang pajak. Pemerintah kata Yasonna, tak akan mempidanakan pengemplang pajak meski kasusnya sudah dalam tahap pengadilan.

Sebaliknya, pemerintah justru memberikan kesempatan pada pengemplang pajak yang mengedepankan ultimum remidium, yakni mengganti kerugian negara ditambah sanksi.

Share :

Baca Juga

Covid-19

Kasus Meninggal Karena COVID-19 Paling Banyak Usia 30-59 Tahun

Nasional

Satgas Kolakopsrem 172/PWY Berhasil Evakuasi Jenazah Suster Maelani dari Jurang 300 Meter

Investigasi

Imigrasi Kuala Tungkal Deportasi WNA yang Patut Diduga Menganggu Ketertiban Umum

Berita

Waspada, BMKG Sebut Jambi Masih Berpotensi Hujan Lebat

Nasional

Pemerintah Ubah Skema Subsidi Listrik, Begini Skemanya

Nasional

Wadul, Kepala BKN  Bilang Mungkin Saja 10 Tahun ke Depan PNS Tak Lagi Dibutuhkan

Nasional

PON XX Resmi Ditutup, Papua Serahkan Bendera PON kepada Aceh dan Sumatera Utara

Nasional

PPP Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer, Alasannya Guru PNS Banyak Pensiun