indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kapan 5 Pejabat Hasil Seleksi Terbuka Dilantik, Begini Kata Pj Bupati Muaro Jambi BREAKING NEWS : Satu Unit Rumah di Desa Tungkal I Terbakar Menyongsong Pemilu 2024, Bawaslu Tanjab Barat Kunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan Terima Penghargaan Capaian Vaksinasi dari Kapolres, Agus Purba Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Kumpeh Ulu Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Penyakit Kronis di Korem 042/Gapu

Home / Nasional

Sabtu, 9 Oktober 2021 - 00:22 WIB

Wajib Tau, Ini Denda Pajak yang Dikurangi dan Sanksi Pidana Dihapus

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly

JAKARTAPemerintah resmi mengurangi sanksi administrasi berupa denda untuk para pengemplang pajak alias wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hal ini tercantum dalam UU Harmonisasi Sistem Perpajakan.

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menurunkan sanksi administratif dari 50 persen menjadi hanya 30 persen untuk wajib pajak yang tidak patuh membayar.

Sanksi administratif ini berlaku bagi pengemplang pajak yang diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pengaturan mengenai sanksi administratif diselaraskan dengan moderasi sanksi dalam UU Cipta Kerja.

BACA JUGA :  Hujan Disertai Angin 2 Tiang PLN Patah di Teluk Nilau

“Sanksi setelah keberatan diturunkan dari 50 persen menjadi 30 persen dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,” kata Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/21).

Namun, besaran denda berbeda lagi untuk pengemplang pajak yang ditemukan DJP tidak patuh dan tak langsung membayar. Dalam hal ini, pengemplang akan masuk ke tahap pengadilan. Sanksi untuk pengemplang jenis ini diturunkan menjadi 60 persen dari sebelumnya 100 persen.

“Sedangkan sanksi setelah banding di Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diturunkan dari 100 persen menjadi 60 persen dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,” beber Yasonna.

BACA JUGA :  Rumah dan Gudang Usaha Jamu Warga Pijoan Ludes Terbakar, 2 Kendaraan Turut Jadi Abu

Selain meringankan sanksi administrasi, pembuat kebijakan juga menghapus sanksi pidana untuk pengemplang pajak. Pemerintah kata Yasonna, tak akan mempidanakan pengemplang pajak meski kasusnya sudah dalam tahap pengadilan.

Sebaliknya, pemerintah justru memberikan kesempatan pada pengemplang pajak yang mengedepankan ultimum remidium, yakni mengganti kerugian negara ditambah sanksi.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pemerintah Akan Keluarkan PP Karantina Wilayah; Toko, Warung, dan Supermarket Dilarang Tutup

Nasional

Belasan Mobil Pemudik Ditangkap Mabes Polri di Pelabuhan Roro

Nasional

Kapal Selam Singapura Temukan KRI Nanggala 402 Terbelah Tiga di Kedalaman 838 Meter

Nasional

Survei IPI : Tingkat Kepuasan pada KPK Melorot, Disalip TNI dan Polri

Nasional

Lapas Terbakar, 41 Napi Meninggal Terkurung dalam Sel Bergembok

Nasional

Ini Tanggal Pencairan THR dan Gaji ke-13 Sesuai SE Mendagri

Nasional

THR Dikeluhkan PNS, Mendagri Jengkel Kepala Daerah Pun Disentil

Nasional

Kunjungi Tv One, Kadispenad ; Kerja Sama dan Sinergitas Media Sangat Penting