YTUBE
Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Ditetapkan Tersangka Kematian Brigadir J Kapolres Tanjab Timur Pimpin Pembaretan Tradisi Penyambutan 23 Baja Jual Bendera, Wanita Asal Bandung Mencari Peruntungan di Tanjabbar Mobil Ayla Vs Honda Brio Beradu, Tak Hanaya Lecet Pengemudi Alami Luka Hari Jadi Kabupaten Tanjab Barat ke 57, Dinkes Hadir Melayani Masyarakat

Home / Opini

Minggu, 5 Juni 2022 - 17:37 WIB

Ardiansyah ; Antara Batu Bara dan Hak Asasi Manusia

Ardiansyah (Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, 5 Juni 2022)

Ardiansyah (Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, 5 Juni 2022)

JAMBI – Dikutip dari regional.kompas.com disebutkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya batu bara sebesar 143,7 miliar ton, dengan jumlah cadangan batu bara mencapai 38,84 miliar ton.

Dengan rata-rata produksi batu bara Indonesia berkisar di angka 600 juta ton per tahun, maka Indonesia masih memiliki cadangan batu bara untuk 65 tahun, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru.

Berdasarkan data dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021 (data periode Desember 2021) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil besar batu bara dengan total produksi pada tahun 2021 sebesar 140,31 juta ton, dan masih memiliki cadangan batu bara sebesar 1.517,60 juta ton, dimana Provinsi Jambi sendiri berada pada urutan ke 3 setelah Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

BACA JUGA :  Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024

Dalam konteks perlindungan bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, kiranya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 ini merupakan ketentuan yang menjadi bagian dari Bab XA yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

BACA JUGA :  Kapolres Tanjab Timur Pimpin Pembaretan Tradisi Penyambutan 23 Baja

Disebutkan pula dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar domokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Turunannya yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan payung hukum (umbrella act) bagi peraturan sektoral lainnya seperti UU tentang Minerba, termasuk peraturan terkait lainnya.

Share :

Baca Juga

Opini

Panggung Debat Calon Bupati Tanjab Barat

Opini

TNI Bersama Rakyat, Dorong Pembangunan Lewat TMMD

Opini

3 Pasang Calon di Pilkada Jambi, Parpol Sudah Terbagi Habis?

Opini

Isu Borong Partai dan Kemunculan Empat Pasang Calon akan Membuat Pilkada Tanjabbar Semakin Berwarna

Opini

Faisal Siregar : Lingkungan Baik dan Sehat Salah Satu Hak Asasi Manusia Terkait Kebijakan Pemprov Jambi Tentang Transportasi Batu Bara dan Jalan Raya