Ardiansyah ; Antara Batu Bara dan Hak Asasi Manusia

JAMBI – Dikutip dari regional.kompas.com disebutkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya batu bara sebesar 143,7 miliar ton, dengan jumlah cadangan batu bara mencapai 38,84 miliar ton.

Dengan rata-rata produksi batu bara Indonesia berkisar di angka 600 juta ton per tahun, maka Indonesia masih memiliki cadangan batu bara untuk 65 tahun, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru.

Berdasarkan data dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021 (data periode Desember 2021) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil besar batu bara dengan total produksi pada tahun 2021 sebesar 140,31 juta ton, dan masih memiliki cadangan batu bara sebesar 1.517,60 juta ton, dimana Provinsi Jambi sendiri berada pada urutan ke 3 setelah Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, kiranya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 ini merupakan ketentuan yang menjadi bagian dari Bab XA yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Disebutkan pula dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar domokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Turunannya yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan payung hukum (umbrella act) bagi peraturan sektoral lainnya seperti UU tentang Minerba, termasuk peraturan terkait lainnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya