YTUBE
Besok Angkutan Batu Bara Kembali Dibuka, Polda Jambi Tagaskan Tatai Aturan 35 Jam Pencarian, Pemancing Diterkam Buaya di Sungai Dendang Ditemukan Basarnas : Tubuh Korban Ditemukan Utuh, Ada Luka Gigitan Buaya di Kaki Korban Terkam Buaya Saat Mancing di Sungai Dendang Ditemukan 15 KM dari TKP Satu Rumah dan Bedeng Empat Pintu Terbakar di Jalan Panglima Tanjabbar

Home / Nasional

Sabtu, 12 November 2022 - 00:18 WIB

Bidik Pebisnis Eropa, Imigrasi Kukuhkan PARQ sebagai Duta Layanan Keimigrasian

Pertemuan dengan CEO Parq Space Development. Dok : Humas Dirjen Imigrasi

Pertemuan dengan CEO Parq Space Development. Dok : Humas Dirjen Imigrasi

BALI – Sesaat setelah dibukanya pelayanan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) untuk umum, Imigrasi langsung mengambil langkah untuk mendukung pengembangan bisnis level internasional di RI yang ditopang oleh kebijakan keimigrasian.

Upaya tersebut ditandai dengan pengukuhan Parq Space Bali sebagai pilot project program binaan produk layanan keimigrasian sekaligus duta pelayanan keimigrasian untuk pebisnis
global, miliarder dunia, wisatawan asing bonafide dan investor asing khususnya dari Eropa.

BACA JUGA :  Basarnas : Tubuh Korban Ditemukan Utuh, Ada Luka Gigitan Buaya di Kaki

“Selain meluncurkan e-VOA, Imigrasi juga sudah mengesahkan kebijakan Second Home Visa yang secara khusus memberikan fasilitas bagi WNA kalangan menengah keatas, baik itu wisatawan asing kelas premium, global talent maupun pebisnis-pebisnis elite dunia untuk bisa langsung tinggal lama di Indonesia, selama 5 atau 10 tahun,” terang Plt Direktur Imigrasi, Widodo Ekatjahjana di Parq, Kamis (10/11/2022) sore.

BACA JUGA :  Satu Rumah dan Bedeng Empat Pintu Terbakar di Jalan Panglima Tanjabbar

“Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuh Widodo Ekatjahjana.

Lebih lanjut Widodo menjelaskan bahwa, Second Home Visa bukan merupakan pengganti dari Visa Wisatawan Lansia Mancanegara yang oleh pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Keduanya memiliki latar belakang politik hukum yang berbeda dan berdiri sendiri.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Ke Depan Polantas Tak Lagi Menilang, Hanya Atur Lalu Lintas

Nasional

Kapolri Mutasi 23 Pati dan Pamen, Berikut Ini Nama-namanya

Nasional

Lagi, MenPAN-RB Akan Perbaharui SE Nomor 13 Tahun 2021

Nasional

Jelang Idul Adha, MUI Keluarkan 10 Panduan agar Hewan Kurban Tidak Terpapar PMK

Nasional

Panglima TNI Mutasi 114 Pati, Mayjen Bakti Agus Fadjari Jadi Wakasad

Nasional

Fakultas Ilmu Budaya USU Digerbek BNN

Nasional

MUI Serukan Salat Gaib untuk Eril Digelar Hari Ini di Seluruh Masjid Jabar

Nasional

Ini Tiga Jenderal Kandidat Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto