indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Ini Nama-Nama Pejabat Eselon III dan IV Dilantik Sekda Muaro Jambi Dirlantas Polda Jambi Tertibkan Nomor Lambung Angkutan Batu Bara Bersama Steakholder Terkait Disayangkan, Empat Peserta Ujian Kesetaraan Paket B Gagal Menerima Ijazah Korem 042/Gapu Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 Tahun 2022 Harga TBS Kelapa Sawit Anjlok, Petani Merugi dan Kelimpungan Tutupi Biaya Perawatan

Home / Nasional

Selasa, 16 Februari 2021 - 12:25 WIB

DPR Setuju Rencana Revisi UU ITE, Karena Selalu Dijadikan untuk Saling Lapor

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. FOTO : Viva.co.id

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. FOTO : Viva.co.id

JAKARTA – Niat Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disambut baik oleh berbagai kalangan.

Salah satunya dating dari DPR RI seperti diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

“Diharapkan revisi ini juga tidak melepas niat baik awal hadirnya UU ITE,” kata Azis di Jakarta seperti dikutip liputan6.com, Kamis (16/2/2021).

Meski demikian dia pun juga mengingatkan, meski ada wacana merevisi UU ITE, masyarakat tetap bijak dalam menggunakan media sosial.

Wakil Ketua Umum Golkar ini melihat UU ITE seharusnya dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan. Namun, acap kali sering dijadikan alat untuk saling melapor.

BACA JUGA :  Korem 042/Gapu Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 Tahun 2022

“Saat ini UU ITE selalu dijadikan untuk saling lapor melapor terhadap pihak yang saling bersebrangan karena permasalahan kecil di media sosial,” jelas Azis.

Dirinya berharap dengan revisi UU ITE ini, tidak ada lagi pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.

“Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak Kepolisian ” kata Azis.

BACA JUGA :  12 Orang Kepala Desa se Kecamatan Muaro Sebo Dikukuhkan Sebagai Pemangku Adat

Senada, Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha juga sepakat dengan rencana pemerintah untuk merevisi UU ITE tersebut.

“Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik,” jelas Tamliha.

Dia juga melihat memang ada beberapa pasal karet di UU ITE yang harus segera direvisi. Dan keberadaan pasal ini sudah lama.

“Pasal karet tersebut sudah ada saat UU tersebut dibuat pada era SBY sebagai Presiden,” kata Tamliha.(Edt)

Share :

Baca Juga

Berita

TNI AD Buka Pendaftaran Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2020

Nasional

Ketua Dewan Pers: Perang Melawan COVID-19, Jangan Menjadi Disersi Sosial dan Spiritual

Daerah

Kasdam II/SWJ Sambut Jenazah Serda Rikson Yang Gugur Di Papua

Nasional

Segini Harga Vaksin Gotong Royong Lengkap per Orang

Nasional

Kemendagri Keluarkan SE Baru, Kini Tiap Kamis Seragam ASN Serba Hitam

Nasional

Kemenag Bantu Pembangunan Masjid dan Mushala Melalui SIMAS, Ini Syaratnya

Politik

Pengurus Partai Berkarya Kubu Muchdi Anulir Seluruh Rekomendasi di Pilkada 2020

Nasional

TNI AL Ringkus Penyelundup Sabu Kelas Kakap Tunjuan Medan