LIVE
Pangdam II/Sriwijaya Tinjau Serbuan Vaksinasi Massal TNI Korem 042/Gapun Pangdam II/Sriwijaya dan Gubernur Resmikan Gedung Panti Asuhan Bhadar Gapu Terkait Budi Azwar, Ini Kata Ketua DPD II Partai Golkar Tanjab Barat BREAKING NEWS : Pengetatan Jelang MTQ Seluruh Penumpang di Pelabuhan Roro Diperiksa Sebanyak 16 Pejabat Eselon II Dilantik, Ini Daftarnya

Home / Nasional

Selasa, 16 Februari 2021 - 12:25 WIB

DPR Setuju Rencana Revisi UU ITE, Karena Selalu Dijadikan untuk Saling Lapor

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. FOTO : Viva.co.id

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. FOTO : Viva.co.id

JAKARTA – Niat Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disambut baik oleh berbagai kalangan.

Salah satunya dating dari DPR RI seperti diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

“Diharapkan revisi ini juga tidak melepas niat baik awal hadirnya UU ITE,” kata Azis di Jakarta seperti dikutip liputan6.com, Kamis (16/2/2021).

Meski demikian dia pun juga mengingatkan, meski ada wacana merevisi UU ITE, masyarakat tetap bijak dalam menggunakan media sosial.

BACA JUGA :  Bupati : Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan Bermula dari RT

Wakil Ketua Umum Golkar ini melihat UU ITE seharusnya dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan. Namun, acap kali sering dijadikan alat untuk saling melapor.

“Saat ini UU ITE selalu dijadikan untuk saling lapor melapor terhadap pihak yang saling bersebrangan karena permasalahan kecil di media sosial,” jelas Azis.

BACA JUGA :  Pegawai PT Kimia Farma Ditangkap Densus 88

Dirinya berharap dengan revisi UU ITE ini, tidak ada lagi pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.

“Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak Kepolisian ” kata Azis.

Senada, Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha juga sepakat dengan rencana pemerintah untuk merevisi UU ITE tersebut.

BACA JUGA :  Serbuan Vaksinasi Satgas TMMD Ke-112 Kodim 1002/HST, 235 Warga Berhasil Divaksin

“Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik,” jelas Tamliha.

Dia juga melihat memang ada beberapa pasal karet di UU ITE yang harus segera direvisi. Dan keberadaan pasal ini sudah lama.

“Pasal karet tersebut sudah ada saat UU tersebut dibuat pada era SBY sebagai Presiden,” kata Tamliha.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Mulai 1 Juni, Seluruh Provinsi di Indonesia Terapkan PPKM Mikro

Nasional

Wacana Guru Tak Lagi Masuk Kategori CPNS, PGRI: Itu Diskriminasi

Nasional

Polisi Ngak Boleh Berfoto dengan Gaya Ini Selama Pilkada

Nasional

Ini Alasan Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021, Dari 7 Hari Jadi 2 Hari

Nasional

Satgas Yonif Raider 142 KJ Dorong Logistik ke Pos Garis Depan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Nasional

Jambi Masuk Daerah Diminta Jokowi Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Lebaran

Nasional

Kunjungi Tv One, Kadispenad ; Kerja Sama dan Sinergitas Media Sangat Penting

Nasional

Pantauan Hilal 1 Syawal pada 11 Mei 2021, BMKG: Tidak Akan Teramati Jelas