YTUBE
Buntut Kasus Kematian Brigadir J, 83 Polisi Diperiksa Terkait 35 Direkom Patsus Respon Arahan Kapolri, Polda Jambi Berantas Semua Perjudian Koreografer Belanda Arno Schuitemaker Pukau Penikmat Seni di Jambi dalam Karya “If You Could See Me Now” Pembinaan Karakter, Siswa Muslim dan Non Muslim di SMPN 2 Dapat Perlakuan Sama Garuda Putih FC Rebut Juara III Turnamen Sepakbola Antar Instansi HUT RI ke-77

Home / Nasional

Sabtu, 4 Juni 2022 - 00:10 WIB

Honorer K2 Ancam Demo Besar-besaran Terkait SE Penghapusan Honorer

ILUSTRASI : Bakal Terjadi Keksongan Meja di Pemda Jika Honorer Dihapuskan

ILUSTRASI : Bakal Terjadi Keksongan Meja di Pemda Jika Honorer Dihapuskan

JAKARTA – Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo tentang Penghapusan Honorer menjadi polemik.

Reaksi penolakan dari kalangan honorer K2 (kategori dua) yang belum diangkat menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) makin keras.

Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi, Amaden, suasana di lapangan menjadi tidak kondusif, karena SE MenPAN-RB tertanggal 31 Mei 2022 tersebut.

Tidak hanya honorer yang resah, Pemda juga dibikin pusing dengan keberadaan SE yang menjadi aturan honorer dihapus itu.

“Bagaimana Pemda enggak pusing kalau disuruh menghapus honorer,” ujar Amaden kepada JPNN.com, Jumat (03/6/22).

Memang, kata Amaden, di SE ada perintah setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat maupun daerah harus mencari solusinya.

BACA JUGA :  Koreografer Belanda Arno Schuitemaker Pukau Penikmat Seni di Jambi dalam Karya “If You Could See Me Now”

Apakah para tenaga honorer akan dialihkan menjadi CPNS atau PPPK. Kalau harus diangkat menjadi CPNS, pemda bingung lagi dengan aturan PP Manajemen PNS yang membatasi usia maksimal 35 tahun.

“Pusat kan tidak tahu bagaimana kondisi daerah. Pemda masih mempekerjakan honorer karena enggak mampu bayar gaji layak,” ujarnya.

Sementara, untuk mengalihkan honorer ke PPPK, menurut Amaden, banyak pemda yang kesulitan membayar gaji. Contohnya, di wilayah Jambi, gaji PPPK yang disebut-sebut masuk Dana Alokasi Umum (DAU), teryata tidak ada.

Itu sebabnya PHK2I berupaya mendekati DPRD agar ada alokasi PPPK di DAU 2022.

Dia juga mengingatkan pemerintah pusat soal database honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA :  Kebakaran di Kelurahan Teluk Nilau Hanguskan 6 Rumah Warga

Bagaimana nasib 300 ribu honorer K2 kalau pemerintah mau menghapuskan honorer. Honorer K2 bukan benda yang bisa dibuang kapan saja.

“Kalau pemerintah tetap menghapuskan honorer berdasarkan SE MenPAN-RB akan terjadi aksi demo besar-besaran,” tegasnya.

Amaden menilai masalah honorer K2 tidak selesai karena kesalahan pusat juga.

Bukannya menyelesaikan honorer K2 dulu, tetapi malah mengakomodasi honorer yang masa kerjanya minimal tiga tahun.

“Tolong, honorer K2 yang tersisa diselesaikan, jangan malah dihapuskan,” pungkas Amaden. (jpnn/fajar)

Artikel ini telah tayang di fajar.co.id dengan judul : Tjahjo Kumolo Terbitkan SE Penghapusan Honorer, Pemda Pusing, Honorer K2 Ancam Demo Besar-besaran

Share :

Baca Juga

Nasional

Lukman Hakim: Menunda Pemilu Itu Jauh Lebih Mengganggu Indonesia

Nasional

5 Provinsi Diberi ‘Rapor Merah’ Selama PPKM Level 4

Nasional

Resmi BKN Tunda Pelaksanaan SKB CPNS 2019, Sampai Kapan?

Nasional

Bupati Tanjab Barat Kunjungi Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

Olahraga

Wakasad; Meskin Hujan Gowes Ranah Minang Tour De Singkarak 2020 Sukses Terlaksana

Nasional

Kasad Pimpin Apel Danrem Dandim Terpusat

Nasional

BPS Buka Lowongan 247 Ribu Petugas Sensus

Nasional

Kasad dan Ketua KPK Tandatangani BAST Barang Rampasan Negara