YTUBE
Pembinaan dan Penguatan BKTM, Senkom dan Pokdar Kamtibmas Polres Tanjabbar BREAKING NEWS : Komisi I DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI Besok, Sejumlah Wilayah di Tanjab Barat Terkena Pemadaman Petugas Gagalkan Penyelundupan Ganja dan Sabu ke LP Via Mobil Sampah Daftar 9 Jenderal Bintang 3 Calon KSAL Gantikan Yudo Margono

Home / Nasional

Sabtu, 24 September 2022 - 09:43 WIB

Ini 9 Pemda Ditetapkan Jadi Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Menteri PANRB Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi APKASI dan Kementerian PANRB tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Jakarta, Rabu (21/09). FOTO : LT

Menteri PANRB Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi APKASI dan Kementerian PANRB tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Jakarta, Rabu (21/09). FOTO : LT

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sembilan pemerintah daerah dalam proyek percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 888/2022 tentang Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Daerah.

Sembilan pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Daerah Istimiewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Malang, serta Pemerintah Kota Yogyakarta.

BACA JUGA :  Polres Merangin Amankan 13 Pelaku PETI dan 1 Unit Excavator

“Instansi daerah yang telah ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas diantaranya, menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak,” tulis keputusan yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 20 September 2022.

BACA JUGA :  BREAKING NEWS : Komisi I DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Daerah tersebut juga bertugas melakukan penyusunan rencana aksi yang nantinya digunakan sebagai rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dengan memperhatikan kolaborasi antarsektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dari rencana aksi tersebut. [Lanjut Halaman 2]

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Pilkada

Kampanye Pilkada 2020 Bertema Penanganan Covid-19

Nasional

Ini Formasi CPNS 2019 Jambi, Riau, Sumbar dan Sumsel

Nasional

Gaji ke-13 PNS Cair Agustus, Tanggal Berapa?

Berita

Bersiaplah Hadapi SKB, Hasil SKD Segera Diumumkan

Nasional

Pangdam II Sriwijaya;  Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Pengkhianat Bangsa

Berita

Peserta Tes SKD CPNS 2019 Jambi Harus Fahami Aturan Ini

Nasional

Yok Ikutan, Kompetisi Konten Video Bawaslu 2020 Youtube dan Instagram, Hadiahnya Luamaian

Nasional

Satgas Yonif Raider 142 KJ Dorong Logistik ke Pos Garis Depan Perbatasan Indonesia-Timor Leste