Kades, Perpanjangan Jabatan, dan Bayang-Bayang Kepentingan 2029!

PERTANYAAN BESAR MENUJU 2029

Pada akhirnya, publik hanya meminta satu hal: transparansi.

Apakah wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa benar-benar didorong oleh efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan desa?

Ataukah ada kalkulasi politik yang lebih besar di belakangnya?

Pemerintah dan DPR seharusnya menjawab pertanyaan tersebut secara terbuka.

Semakin dekat Indonesia menuju 2029, semakin sensitif pula setiap kebijakan yang menyentuh struktur kekuasaan di tingkat akar rumput.

Sebab desa bukan sekadar tempat pembangunan dilaksanakan.

Desa adalah tempat suara rakyat berakar.

Jangan sampai dalih efisiensi berubah menjadi cara halus untuk memelihara kekuasaan.

Jika memang untuk rakyat, buka datanya.

Jika memang untuk desa, jelaskan manfaatnya.

Jika memang bukan untuk kepentingan politik 2029, berikan mekanisme pengawasan yang bisa diuji publik.

Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang takut pada pertanyaan.

Demokrasi yang sehat justru memberi ruang kepada rakyat untuk bertanya: untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat?

Kades, perpanjangan jabatan, dan bayang-bayang 2029—pada akhirnya publiklah yang berhak menilai ke mana arah kebijakan ini akan membawa desa.