LIVETV
Lakalantas, Kepala Penumpang Motor Fino Remuk Terlindas Truk Gelar Vaksinasi, Polres Tanjab Barat Datangi Warkop Tempat Tongkrongan Warga Tim Gabungan Polda Jambi Sita Ribu Liter Solar Olahan Tampa Izin DPRD Tanjab Barat Memfasilitasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal Dosis 2 536 Warga Vaksinasi Dosis 2, Dandim : Kita Maksimalkan Wilayah Terkonfirmasi Covid-19




Home / Berita / Nasional

Minggu, 1 November 2020 - 20:09 WIB

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda).

Sanksi pemblokiran data aadministasi kepegawaian 67 pemda dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta seperti dikutip JPNN.COM, Minggu (1/11).

BACA JUGA :  Anwar Sadat Resmi Friendly Match Tenis Lapangan Silaturrahmi SKK Migas Sumbagsel dan KKKS Tanjab Barat

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

BACA JUGA :  Twibbon Hari Santri 22 Oktober 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak.

BACA JUGA :  Pemkab Tanjabbar Terima Penghargaan Opini WTP Ketiga Kalinya

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum Di antaranya 10 pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Berikut 67 kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran dimaksud:

Share :

Baca Juga

Berita

Empat Putra Tanjab Barat Akan Dikirim Magang Kerja ke Jepang

Berita

130 Ribu Baby Lobster Tangkapan Polres Tanjabbar Dilepasliarkan di Pantai Mande Sumbar

Berita

Buka keterisoliran, Begini Wujdu Fisik Jalan TMMD Kodim 0419/Tanjab Sepanjang 10.695 Meter di Sadu

Berita

Pelabuhan Roro Kuala Tungkal Belum Dibuka Untuk Angkutan Penumpang Orang

Berita

Jelang Idul Adha Penumpang di Pelabuhan Kuala Tungkal Meningkat

Berita

Ratusan Botol Miras dan Ribuan Liter Tuak Termasuk Petasan Dimusnahkan Polres Tanjab Barat

Nasional

Pedagang Bubur yang Didenda Rp 5 Juta Dapat Bantuan dari Andre Rosiade

Nasional

Tiba di Aceh, Kasad Andika Perkasa dan Istri Disambut Upacara Adat Peusijuek