YTUBE
IKM di Tanjabbar Bertambah, Bidang Perindustrian Dorong Pelaku Industri Miliki Sertifikat Halal Ini Nama-nama 178 Peserta Peneriama Beasiswa S1 dan S3 Provinsi Jambi 2022 Ini Situs Resmi Pengurusan e-VoA Kapolres dan Dandim 0417 Kerinci Sidak ke Kantor Pelayanan Publik Samsat Ops Pekat Jelang Nataru, Polda Jambi Sita Puluhan Botol Miras Berbagai Merk

Home / Berita / Nasional

Minggu, 1 November 2020 - 20:09 WIB

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda).

Sanksi pemblokiran data aadministasi kepegawaian 67 pemda dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta seperti dikutip JPNN.COM, Minggu (1/11).

BACA JUGA :  Kerbakaran, 4 Rumah Warga Sabak Timur Ludes

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

BACA JUGA :  Bangun Generasi Muda Bebas Korupsi, Kajari Berikan Edukasi ke Pelajar SMA Negeri 1 Tanjabbar

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak.

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum Di antaranya 10 pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Berikut 67 kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran dimaksud:

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

End The Summer with Serenity at Calabash Cove Resort And Spa

Berita

Sebelum Ditangkap, Pembawa 4 Kg Sabu Sempat Aksi Kejar-Kejaran dengan Polisi

Berita

Polres Tanjab Barat Gelar Syukuran dan Do’a Bersama Pelantikan Presiden Kondusif

Berita

Korem 042/Gapu Gelar Bimtek Sisfo TNI AD Semester 1 Tahun 2022

Berita

Desa Labuhan Pering Tanjab Timur Jadi Sasaran TMMD 108 Kodim 0419 Tanjab

Nasional

Ditjenpas Berkomitmen Menyelenggarakan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Berita

SMSI Tanjabbar Terbentuk, Siap Perangi Hoax dan Ujaran Kebencian

Nasional

Besok, Panduan New Normal Kerja ASN Akan Diterbitkan