indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kepedulian Demokrat, Jamal Berikan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Kampung Nelayan Peringati May Day ke-30 KSBSI Jambi Gelar Baksos Sembako Kodim 0415/Jambi Laksanakan Vaksiansi Massal Booster Soal Rehab Rumah Korban Kebakaran Sekda : Kita Akan Konsultasikan dengan BPKP Tinjau Progres TMMD ke-113, Tim Wasev Mabes TNI AD Hadir di Bukit Indah dan Sungai Muluk

Home / Berita / Nasional

Minggu, 1 November 2020 - 20:09 WIB

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda).

Sanksi pemblokiran data aadministasi kepegawaian 67 pemda dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta seperti dikutip JPNN.COM, Minggu (1/11).

BACA JUGA :  Bupati Tanjab Barat Tanandatangani Addendum Kerjasama dengan PDTI-STTD

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

BACA JUGA :  Kondisi Listrik Tanjab Barat Byarpet, Massa Unjuk Rasa ke Kantor PLN Tungkal

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak.

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum Di antaranya 10 pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Berikut 67 kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran dimaksud:

Share :

Baca Juga

Berita

Amir Sakib Pimpin Tim Penilai Pembinaan P2WKSS di Desa Tungkal I

Advetorial

Bupati Tanjab Barat Hadiri Acara Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Pemilu 2019 Di Seko

Advetorial

Maksimalkan Pelayanan, Menag Bagikan Lebih Awal Sovenir Perlengkapan Haji

Nasional

Terkait Ini, 51 Calon Kepala Daerah Petahana Ditegur Mendagri

Berita

RSUD KH Daud Arif Berduka, Kabag Penunjang Medis Meninggal Dunia

Berita

Ini Prioritas 99 Hari Pertama Progja Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat Terpilih UAS-Hairan

Berita

Tegas! Safrial Minta Data Konkrit Kemitraan Lahan APL Teluk Nilau, WKS Minta Waktu

Berita

Pengamanan Natal dan Tahun Baru Polres Tanjab Barat Dirikan 3 Pos PAM dan 1 Posyan, Disini Letakknya