LIVE TV
Kapolres Tanjabbar Pimpin Sertijab Kapolsek dan Kasat IPTU Windy Trias Kumoro Resmi Jabat Kapolsek Tebing Tinggi Bupati Anwar Sadat Minta Pemilik Kapal Perbaiki Kerusakan WFC Danrem 042/Gapu Serahkan Koleksi Harimau Sumatera yang Sudah Diawetkan ke Museum Siginjei Jambi Rotasi Jabatan, Acep Vicky Rosnidar Jabat Kasi Datun Kejari Tanjabbar

Home / Berita / Nasional

Minggu, 1 November 2020 - 20:09 WIB

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda).

Sanksi pemblokiran data aadministasi kepegawaian 67 pemda dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta seperti dikutip JPNN.COM, Minggu (1/11).

BACA JUGA :  Bupati Ikuti Rakor Pembatasan Mudik Lebaran dengan Pj Gubernur dan Kapolda Jambi

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

BACA JUGA :  Di Addendum, Larangan Mudik 2021 Maju Mulai 22 April, Ini Peraturan Lengkapnya

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak.

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Pimpin Rakor Rencana Penyiapan PPKM Mikro

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum Di antaranya 10 pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Berikut 67 kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran dimaksud:

Share :

Baca Juga

Berita

Malam Tahun Baru, Pol PP Ciduk 6 Pasangan Bukan Muhrim Di Kamar Hotel

Berita

223 Narapidana LP Klas II B Kuala Tungkal Diusulkan Terima Remisi HUT RI

Berita

Dinas Perkim Tanjabbar Akan Pasang 500 Unit Lampu PJU

Berita

Danrem 042/Gapu Ikuti Rapurna TMMD ke-41 Tahun 2020

Berita

Jelang Rakerda 29 Agustus, Pengurus SMSI Sowan ke Gubernur Jambi

Aspirasi

Penangkapan Muslim Cs Tanpa Jatuh Korban, Kapolda Jambi dan Danrem 042 Gapu Diapresiasi Tokoh Muda Tanjabbar

Berita

Danrem 042 Gapu Pimpin Rakor Persiapan Siaga Bencana Karhutla di Provinsi Jambi

Berita

RSUD KH Daud Arif Berduka, Kabag Penunjang Medis Meninggal Dunia