LIVE TV
Terduga Pelaku Pembunuhan Janda di Kebun Karet Ditangkap Polisi Tingkatkan Kualitas Kelompok Tani, PetroChina Gandeng FP UNJA Berikan Pelatihan Pembuatan 3-Bio Wabup Hairan Ikuti Rakor Kebijakan Fasikitasi Komda Lansia Provinsi Jambi Kapolda Jambi Tinjau Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Grand Malioboro Prajurit Korem 042 Gapu Dukung Penanganan PPKM di Kota Jambi

Home / Berita / Nasional

Minggu, 1 November 2020 - 20:09 WIB

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda).

Sanksi pemblokiran data aadministasi kepegawaian 67 pemda dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta seperti dikutip JPNN.COM, Minggu (1/11).

BACA JUGA :  Korem 042 Gapu Menyediakan Wadah Pengaduan Melalui Website, Kerahasiaan Pelapor Dijamin

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

BACA JUGA :  Wabup Hairan Serahkan Bantuan Kebakaran di Kelagian

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak.

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum Di antaranya 10 pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Berikut 67 kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran dimaksud:

Share :

Baca Juga

Berita

Polsek Tungkal Ilir dan Kecamatan Bram Itam Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Pemilu

Nasional

BMKG Keluarkan Data Terkait Hilal Awal Bulan Syawal 1442 H

Advetorial

Satgas Yonif Latihan Pratugas Pamtas RI-Timor Leste, Ini Pesan Pangdam II/Swj

Berita

Warga Muntialo dan Pematang Lumut Dihebohkan Penemuan Mayat Tinggal Rangka

Berita

Pasca Cuti Lebaran Gelombang Pertama, Danrem 042 Gapu Minta Prajuritnya Tetap Siaga

Advetorial

Bupati Safrial Serahkan Naskah Perjanjian Hibah BMD Untuk Polda Jambi dan Polres Tanjab Barat

Pilkada

Petahana yang Maju Pilkada 2020 Harus Cuti Selama 71 Hari

Berita

Prajurit Satgas Yonif 126/KC Bantu Alat Olahraga Kesekolah