YTUBE
Ironis, Ditinggal Suami Mancing Istri Masukan Duda ke dalam Rumah Haji 2023 Tanjab Barat Dapat Kuota 407 Porsi, Prioritas CJH Lansia Tim Sultan Polres Tebo Uangkap Tindak Pidana PETI Sejumlah Orang Diamankan 700 Peserta Lulus Bahan Penerimaan PPPK Formasi Guru di Tanjab Barat Nikahi Janda, Samsul Mukmin Berikan Mas Kawin Linggis

Home / Nasional

Jumat, 15 April 2022 - 13:12 WIB

Ketentuan Cuti ASN Pada Masa Idul Fitri 1443 H

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. FOTO : Ist

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. FOTO : Ist

JAKARTA – Pemerintah telah memberikan izin bagi masyarakat tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Lebaran. Namun demikian, Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN yang hendak melaksanakan mudik Lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas,” ditegaskan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di dalam SE yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2022 tersebut.

BACA JUGA :  Membanggakan, BUMDesa Bersama Betara Terima Piagam Penghargaan dari Menteri Desa PDTT

Tjahjo menyampaikan, PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

“Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah,” ujar Tjahjo dalam SE.

Di dalam SE juga ditegaskan bahwa pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik, perjalanan ke luar daerah, maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran COVID-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BACA JUGA :  KPAI Imbau Video Anak SMA Bugil di Mobdin Seretariat DPRD Jambi Saat Kecelekaan Tak Disebar

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, serta penggunaan platform PeduliLindungi,” tandas Menteri PANRB.

Di akhir SE, Menteri PANRB juga meminta PPK untuk menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar.

“Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” tandasnya.( setkab.go.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Bangkitkan Kreatif Masyarakat, TNI Ajarkan Keterampilan Membuat Piring dari Anyaman Lidi

Nasional

Mochtar ; Ada Empat Poros Partai Politik Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024

Nasional

Kemenag Bantu Pembangunan Masjid dan Mushala Melalui SIMAS, Ini Syaratnya

Berita

Peserta Tes SKD CPNS 9 Kabupaten/Kota di Jambi Resah, Ini Penyebabnya

Nasional

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Mi, MTs hinga MA akan Gunakan Kurikulum PAI Baru

Nasional

Fakultas Ilmu Budaya USU Digerbek BNN

Nasional

Menpan RB Kembali Terbitan Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN

Nasional

BKN Temukan 152.803 Honorer Tak Penuhi Syarat Pendataan Non-ASN