LIVETV
Kunjungi RS DKT Jambi, Ini yang Disampaikan Menko PMK Muhajir Makmurkan Masjid, BKPRMI Jambi Luar Kota Gelar Yasinan Bulanan Rutin Danrem 042/Gapu Dampingi Menko PMK Sambangi RS Dr. Bratanata Jambi Ulil Amri, Anggota DPRD Muaro Jambi Aktif Kunjungi Kegiatan Vaksinasi PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jaluko Periode 2020-2023 Dikukuhkan

Home / Nasional

Rabu, 5 Agustus 2020 - 14:15 WIB

Ketum Partai Berkarya Bukan Lagi Tommy Suharto, Rekom Usungan Pilkada 2020 Dibatalkan

FOTO : Istimewa

FOTO : Istimewa

JAKARTA – Partai Beringin Karya (Berkarya) resmi menerima surat keputusan (SK) pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan SK tersebut diterbitkan Kemenkumham 30 Juli 2020 lalu.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal 30 Juli 2020 Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 dan telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (5/8).

BACA JUGA :  PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jaluko Periode 2020-2023 Dikukuhkan

Badaruddin mengatakan, perubahan yang mendasar yaitu ada di posisi ketua umum yang sebelumnya dijabat oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) kini berganti ke Muchdi Purwopranjono. Tommy kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Sementara posisi sekjen yang sebelumnya diisi oleh Priyo Budi Santoso kini dijabat oleh Badaruddin Andi Picunang.

Selain menerima SK pengesahan pengurus, Badaruddin menambahkan, Partai Berkarya juga menerima SK tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya). Sedangkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya kini telah dicabut.

BACA JUGA :  Kapolda Jambi Resmikan Gedung SPKT Polres Merangin

“Perubahan mendasar adalah perubahan logo partai (terlampir lampiran SK Menteri tentang perubahan AD/ART (logo/lambang) dan warna dasar bendera dari kuning menjadi putih),” ujarnya.

Usai menerima dua SK tersebut, sejumlah pengurus DPP Partai Berkarya langsung menyambangi Kantor KPU RI pada Selasa (4/8) dan langsung diterima Ketua KPU RI Arief Budiman dan sejumlah Komisioner KPU RI.

BACA JUGA :  Hingga Desember, 19 SPBU di Kota Jambi Dijaga Ketat Petugas Gabungan

“Terhadap Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Pilkada 2020 yang diusung oleh Partai Berkarya, maka yang berhak menandatangani Surat B1KWK Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk pendaftaran ke KPU adalah ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) periode 2020-2025. Surat B1KWK yang terlanjur dikeluarkan oleh Pengurus sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipakai untuk pendaftaran ke KPU,” jelasnya. (Republika)

Share :

Baca Juga

Nasional

Mochtar ; Ada Empat Poros Partai Politik Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024

Advetorial

Kepala BNPB, Pangdam II/Swj dan Gubernur Jambi Tinjau Lokasi Karhutla Di Kumpeh

Nasional

Napi Asal Afrika Selatan dan Portugal Juga Meninggal Terbakarnya Lapas Tangerang

Nasional

Bupati Kolaka Timur Disebut Terjaring OTT KPK

Nasional

Refly Harun : 7 Partai Bermufakat untuk Singkirkan Demokrat dan PKS

Nasional

Rekrutmen Petugas Sensus Dimulai Bulan Juni Ini, Begini Petunjuknya

Nasional

Petugas Lapas Gagalkan Pengiriman Sabu dalam Tulang Ayam

Nasional

SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah Dibatalkan MA