KPK ; Anggota DPRD OKU Tagih Fee Proyek, Kadis PUPR Janji Cair Sebelum Lebaran

Lintas Tungkal

- Redaksi

Minggu, 16 Maret 2025 - 19:36 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025). FOTO : Detikcom

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025). FOTO : Detikcom

JAKARTA – KPK telah menahan enam orang sebagai tersangka dugaan suap dan pemotongan anggaran proyek di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel). KPK menduga tiga tersangka yang merupakan anggota DPRD OKU diduga menagih fee proyek kepada Kadis PUPR OKU karena telah mendekati hari raya Idul Fitri atau Lebaran.

“Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian sodara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada sodara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh sodara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Fee tersebut sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan terkait pembahasan APBD OKU pada Januari 2025. Dalam pembahasan itu, disepakati ada fee 20 persen dari proyek di Dinas PUPR untuk para anggota DPRD OKU.

Nopriansyah pun mengatur pemenang sembilan proyek. KPK menyebut pemenang proyek harus menyerahkan commitment fee 22 persen, di mana 20 persen untuk para anggota DPRD OKU dan 2 persen untuk Dinas PUPR OKU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kembali soal penagihan fee, KPK menduga penagihan dilakukan dalam pertemuan yang juga dihadiri Pejabat Bupati OKU hingga Kepala BPKD. Setyo menyebut pihak swasta bernama Fauzi yang telah memenangkan proyek di Dinas PUPR mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek pada 11-12 Maret 2025.

Pada 13 Maret 2025, Fauzi mencairkan uang muka proyek tersebut di bank daerah dan menyerahkan Rp 2,2 miliar kepada Nopriansyah sebagai bagian dari commitment fee. Selain duit Rp 2,2 miliar, Nopriansyah juga diduga telah menerima Rp 1,5 miliar dari pengusaha lain bernama Ahmad Sugeng Santoso lebih dulu.

Pada 15 Maret 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pihak tersebut. KPK pun menemukan uang Rp 2,6 miliar diduga duit fee proyek yang telah disetorkan kepada Nopriansyah.

Berikut daftar tersangka dalam kasus ini:

  • Ferlan Juliansyah (FJ) selaku Anggota Komisi III DPRD OKU
  • M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
  • Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
  • Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
  • M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku Swasta
  • Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta.

Atas perbuatannya, Ferlan, Fahrudin, Umi dan Nopriansyah dijerat pasal 12 a atau 12 b dan 12 f dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 a dan b itu mengatur hukuman terkait suap, pasal 12 f mengatur soal pemotongan anggaran dan pasal 12 B tentang gratifikasi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sementara, Fauzi dan Ahmad dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur soal hukuman bagi penyuap dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara.**

Editor : Lintastungkal

Sumber Berita: detik.com

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Kemnaker Buka Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3B hingga 26 November
Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak
Di KTT ASEAN, Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Kabut Asap Karhutla
Sohibul Iman Resmi Gantikan Hidayat Nur Wahid Sebagai Wakil Ketua MPR 
Pramono Instruksikan Penurunan Foto Gibran di Seluruh Instansi Pemprov DKI
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026, Buah Keberhasilan Program Desa Energi Berdikari
Momen Haru Prabowo dan Gibran: Surat Pengunduran Diri Diterima, Kursi Wapres Kini Kosong
Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan SMA Gibran
Berita ini 241 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:08 WIB

Kemnaker Buka Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3B hingga 26 November

Rabu, 18 November 2026 - 18:24 WIB

Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

Selasa, 17 November 2026 - 10:40 WIB

Di KTT ASEAN, Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Kabut Asap Karhutla

Senin, 16 November 2026 - 18:41 WIB

Sohibul Iman Resmi Gantikan Hidayat Nur Wahid Sebagai Wakil Ketua MPR 

Senin, 16 November 2026 - 13:46 WIB

Pramono Instruksikan Penurunan Foto Gibran di Seluruh Instansi Pemprov DKI

Berita Terbaru