YTUBE
Ironis, Ditinggal Suami Mancing Istri Masukan Duda ke dalam Rumah Haji 2023 Tanjab Barat Dapat Kuota 407 Porsi, Prioritas CJH Lansia Tim Sultan Polres Tebo Uangkap Tindak Pidana PETI Sejumlah Orang Diamankan 700 Peserta Lulus Bahan Penerimaan PPPK Formasi Guru di Tanjab Barat Nikahi Janda, Samsul Mukmin Berikan Mas Kawin Linggis

Home / Nasional

Kamis, 28 April 2022 - 10:01 WIB

KPK Tetapkan Bupati Bogor Tersangka Suap Pejabat BPK agar Dapat WTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka pemberi dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. FÒTO : Tribunnews.com.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka pemberi dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. FÒTO : Tribunnews.com.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka pemberi dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Tak hanya Ade, ada tiga orang lainnya yang dijerat KPK sebagai penyuap, antara lain Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik.

Sedangkan, sebagai tersangka penerima ada empat, yakni Anthon Merdiansyah selaku Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

BACA JUGA :  Faizal Riza Angkat Bicara Terkait Mobnas Seretariat DPRD Jambi yang Alami Kecelakaan

Dalam konstruksi perkara, diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri, Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Korupsi (WTP) untuk Tahun Anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Pemkab Bogor.

“Tim Pemeriksa yang terdiri dari ATM [Anthon], AM [Arko], HNRK [Hendra], GGTR [Gerri] dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” kata Firli dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari.

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Dampingi Gubernur Canangkan Satu Juta Patok Gema Patas di Kota Jambi

Sekira Januari 2022, lanjut Firli, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra dengan Ihsan dan Maulana dengan tujuan mengondisikan susunan tim audit interim.

“AY [Ade] menerima laporan dari IA [Ihsan] bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Selanjutnya AY merespons dengan mengatakan ‘diusahakan agar WTP’,” ungkap Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sejumlah sekira Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon di salah satu tempat di Bandung. [Lanjut Halaman 2].

Share :

Baca Juga

Nasional

Dispenad Tingkatkan Kemitraaan dan Kerja Sama Publikasi dan Latihan Jurnalis dengan CNN Indonesia

Nasional

Inilah Sosok Gadis Asal Lampung Peraih Runner Up 1 dan Putri Intelegensia-Putri Indonesia

Nasional

Mantan Jubir KPK Sebut Bukan Pensiunan yang Bebani APBN, Tapi Mereka Ini?

Advetorial

Wabup Amir Sakib Hadiri Apkasi Otonomi Expo 2019 di Jakarta

Nasional

Viral Mahasiswa Nusanipa Ikut Wisuda Daring di Atas Pohon Mangga

Nasional

Pilkada 2020 Tetap Digelar agar Tak Ada Plt Kepala Daerah

Nasional

Ketum KNPI Pelapor Abu Janda Diteror

Nasional

AHY: Demokrat Akan Berkoalisi Untuk Melakukan Perubahan Lebih Baik di Indonesia