LIVETV
Bupati Tanjab Barat ikuti Rakor Forkopimda Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Bupati Tanjabbar dan Ketua TP PKK Hadri Grand Final Pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi 2021 Diduga Keracunan Puluhan Santri Ponpes Madinatul Ulum Merangin Dilarikan ke RSUD Pengurus PWI dan IKWI Tanjab Timur Periode 2021-2024 Resmi Dilantik Danrem 042/Gapu Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi oleh TNI Jajaran Kodam II/Sriwijaya




Home / Nasional

Rabu, 21 Oktober 2020 - 08:43 WIB

Mendagri: Dilarang Mutasi ASN Jelang Pilkada, Kecuali 3 Alasan Ini

FOTO : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

FOTO : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas saat Pilkada Serentak 2020.

Meski begitu, mutasi masih bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Mendagri.

Selain itu, kata Tito lagi ada 3 pengecualian untuk dapat memutasi ASN saat Pilkada Serentak 202. Namun tetap atas persetujuan Mendagri.

BACA JUGA :  Bupati Tanjabbar Berharap Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Bisa Disertifikasi

“Pertama apabila jabatan itu memang kosong (daerah tidak ada pejabat yang memimpin). Kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum. Dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat,” kata Tito dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Selasa (20/10/20).

BACA JUGA :  Rakor Program Sembako Sinkronisasi Data KPM, Bupati Himbau Camat Lebih Responsif

Dia mengatakan larangan itu telah dituangkan dalam surat edaran yang ditujukan ke para kepala daerah.

Tito mengatakan larangan itu berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Berdasarkan peraturan itu mutasi pejabat oleh kepala daerah dilarang, kecuali atas izin Kemendagri,” sebutnya.

BACA JUGA :  Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal 2021, ASN Dilarang Cuti Akhir Tahun

Tito mengatakan, ada kepala daerah yang nekat melakukan mutasi dan berakhir pada diskualifikasi.

“Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di followup oleh KPU,” ujarnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Pemkab Tanjab Barat Terima Anugrah UI Award 2019

Nasional

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1.673 Bal Rokok Ilegal

Nasional

Jutaan Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK Tahun 2021, Mendikbud : Cuma Masalahnya Ini

Nasional

Mochtar ; Ada Empat Poros Partai Politik Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024

Nasional

Mundur Lagi, Pelantikan Kepala Daerah Akhir Februari

Nasional

Pemerintah Geser Cuti Bersama Idul Fitri ke Desember, Ini Rinciannya

Nasional

583 Perwira Lulusan Diktukpasus TNI AD Dilantik

Nasional

KPK Kembali Tahan 4 Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi