LIVE TV
Kapolres Tanjabbar Pimpin Sertijab Kapolsek dan Kasat IPTU Windy Trias Kumoro Resmi Jabat Kapolsek Tebing Tinggi Bupati Anwar Sadat Minta Pemilik Kapal Perbaiki Kerusakan WFC Danrem 042/Gapu Serahkan Koleksi Harimau Sumatera yang Sudah Diawetkan ke Museum Siginjei Jambi Rotasi Jabatan, Acep Vicky Rosnidar Jabat Kasi Datun Kejari Tanjabbar

Home / Nasional

Rabu, 21 Oktober 2020 - 08:43 WIB

Mendagri: Dilarang Mutasi ASN Jelang Pilkada, Kecuali 3 Alasan Ini

FOTO : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

FOTO : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas saat Pilkada Serentak 2020.

Meski begitu, mutasi masih bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Mendagri.

Selain itu, kata Tito lagi ada 3 pengecualian untuk dapat memutasi ASN saat Pilkada Serentak 202. Namun tetap atas persetujuan Mendagri.

BACA JUGA :  Pemkab Tanjabbar Batasi Gedung Balai Pertemuan Untuk Umum

“Pertama apabila jabatan itu memang kosong (daerah tidak ada pejabat yang memimpin). Kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum. Dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat,” kata Tito dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Selasa (20/10/20).

BACA JUGA :  Besok Pemda dan FPRJ Tanjabbar Gelar Pesantren Ramadhan Untuk Siswa "The Class of 21 Great Party"

Dia mengatakan larangan itu telah dituangkan dalam surat edaran yang ditujukan ke para kepala daerah.

Tito mengatakan larangan itu berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Berdasarkan peraturan itu mutasi pejabat oleh kepala daerah dilarang, kecuali atas izin Kemendagri,” sebutnya.

BACA JUGA :  Mochtar ; Ada Empat Poros Partai Politik Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024

Tito mengatakan, ada kepala daerah yang nekat melakukan mutasi dan berakhir pada diskualifikasi.

“Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di followup oleh KPU,” ujarnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Berita

BREAKING NEWS: Dinihari Sejumlah Daerah Telah Umumkan Hasil SKD CPNS 2019, Ayo Cek Instansimu Melamar

Nasional

CPNS Ini Bilang Tak Masalah SKB Diundur, Yang Penting Hasil SKD Segera Diumumkan

Nasional

Besok, Panduan New Normal Kerja ASN Akan Diterbitkan

Nasional

Yok Cek, Apakah Anda Lolos SKD dan Melanjutkan ke Tahap Ujian SKB

Nasional

Siap-Siap, Giliran Guru dan Tenaga Pendidik Mulai Vaksinasi COVID-19

Berita

Wabup Amir Sakib Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah X Tahun 2019 Di Jakarta

Nasional

Pasca Insiden Di Minahasa, Kapolres Tanjab Barat Gelar Diskusi Dengan Forkompimda dan Tokoh Lintas Agama

Nasional

Mantap! Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Masalah Guru Honorer dan PPPK, Ini 10 Kesepakatan Raker di DPR