indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kapenrem 042 Gapu Ikuti Workshop Menulis Penerangan TNI AD 2022 Kondisi Listrik Tanjab Barat Byarpet, Massa Unjuk Rasa ke Kantor PLN Tungkal Pisah Sambut Bupati dan Pj Bupati Muaro Jambi Ini Nama-Nama Pejabat Eselon III dan IV Dilantik Sekda Hari Ini Nama-Nama 43 Pejabat di Lingkungan Pemkab Tanjab Barat yang Dilantik dan Dikukuhkan Hari Ini

Home / Nasional

Rabu, 21 Oktober 2020 - 08:43 WIB

Mendagri: Dilarang Mutasi ASN Jelang Pilkada, Kecuali 3 Alasan Ini

FOTO : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

FOTO : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas saat Pilkada Serentak 2020.

Meski begitu, mutasi masih bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Mendagri.

Selain itu, kata Tito lagi ada 3 pengecualian untuk dapat memutasi ASN saat Pilkada Serentak 202. Namun tetap atas persetujuan Mendagri.

“Pertama apabila jabatan itu memang kosong (daerah tidak ada pejabat yang memimpin). Kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum. Dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat,” kata Tito dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Selasa (20/10/20).

BACA JUGA :  Pisah Sambut Bupati dan Pj Bupati Muaro Jambi

Dia mengatakan larangan itu telah dituangkan dalam surat edaran yang ditujukan ke para kepala daerah.

Tito mengatakan larangan itu berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

BACA JUGA :  Sudah Kenal Sejak Lama, Hamas Siap Dukung Program Unggulan Al Haris

“Berdasarkan peraturan itu mutasi pejabat oleh kepala daerah dilarang, kecuali atas izin Kemendagri,” sebutnya.

Tito mengatakan, ada kepala daerah yang nekat melakukan mutasi dan berakhir pada diskualifikasi.

“Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di followup oleh KPU,” ujarnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Pelaksanaan PPKM Mikro Dapat Diatur di Peraturan Desa

Nasional

Jenderal Andika Perkasa disebut Paling Berpeluang Jadi Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto

Pilihan Editor

Pangdam Sriwijaya Sambut Kepulangan 400 Pasukan Yonif Raider 142/KJ dari Pamtas RI-RDTL ST

Nasional

MenPAN-RB : WFO Diprioritaskan Bagi Pegawai ASN yang Telah Divaksin

Berita

Bersiaplah Hadapi SKB, Hasil SKD Segera Diumumkan

Nasional

Laporan Ditanggapi KASN, Enam Pejabat Nonjob Kembali ke Eselon

Kriminal

Kasus Kekerasan Wali Murid Terhadap Kepsek SMAN 10 Tanjabbar, Mendapat Respon Menkopolhukam

Nasional

Ini 13 Poin Dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat