LIVETV
Polres Muaro Jambi Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Firman Shantyabudi Resmikan Mako Polairud Polda Jambi Ini Aturan Terkait Natal dan Tahun Baru Terhadap Sekolah 163 CPNS Tanjab Barat Terima SK Pengangkatan PNS Sarifudin Mengingatkan BLT Tidak Dimanfaatkan Untuk Mengambil Keuntungan

Home / Nasional

Jumat, 26 November 2021 - 12:51 WIB

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

FOTO : Ketua MK Anwar Usman/Ist

FOTO : Ketua MK Anwar Usman/Ist

JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11/21).

BACA JUGA :  Speedboat Diva Expres Alami Kecelakaan, 6 Penumpang Dilarikan ke RS

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

BACA JUGA :  Cegah Stunting, Desa Pinang Gading Prioritaskan Ketersediaan Air Bersih

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucap Anwar Usman.

BACA JUGA :  Warga Binaan Lapas Kelas II B Kuala Tungkal, Sukses Buat Mesin Pakan Ikan

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Sumber : tirto.id

Share :

Baca Juga

Nasional

Ini Formasi CPNS 2019 Jambi, Riau, Sumbar dan Sumsel

Nasional

Bagi Takjil Buka Puasa, Ketum KNPI Ajak Pemuda Berlomba Buat Kebaikan

Nasional

Dari Petisi Online Hingga Komisi XI Protes dengan Pemotongan THR ASN

Berita

Bersiaplah Hadapi SKB, Hasil SKD Segera Diumumkan

Nasional

Dibuka Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier TNI TA 2021

Nasional

Korem 042/Gapu Jambi Kirimkan 1.300 Botol Madu untuk Secapa AD

Nasional

Riau Tambah Mendali PON XX Papua, Maizir Sumbang Emas dan Raudani Perak

Investigasi

Imigrasi Kuala Tungkal Deportasi WNA yang Patut Diduga Menganggu Ketertiban Umum