indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Home / Nasional

Jumat, 26 November 2021 - 12:51 WIB

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

FOTO : Ketua MK Anwar Usman/Ist

FOTO : Ketua MK Anwar Usman/Ist

JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11/21).

BACA JUGA :  Pengerjaan Sumur Bor Untuk Warga, Satgas TMMD ke-113 Datangkan Tenaga Ahli

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucap Anwar Usman.

BACA JUGA :  Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Sumber : tirto.id

Share :

Baca Juga

Berita

Siap-siap CPNS 2019 Tanjabbar, Tanggal dan Tempat SKD Sudah Ditentukan

Nasional

Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri Hari Senin 2 Mei

Nasional

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Apresiasi Masyarakat yang Mudik Lebih Awal

Daerah

Kasdam II/SWJ Sambut Jenazah Serda Rikson Yang Gugur Di Papua

Nasional

Kasad Pimpin Apel Danrem Dandim Terpusat

Nasional

BMKG Peringatkan Waspada Cuaca Ekstrem La Nina

Nasional

Tolak Interpelasi, Gerindra : Ganggu Program Anies Sama Saja Ganggu Rakyat DKI!

Nasional

Kapal Selam Singapura Temukan KRI Nanggala 402 Terbelah Tiga di Kedalaman 838 Meter