YTUBE
IKM di Tanjabbar Bertambah, Bidang Perindustrian Dorong Pelaku Industri Miliki Sertifikat Halal Ini Nama-nama 178 Peserta Peneriama Beasiswa S1 dan S3 Provinsi Jambi 2022 Ini Situs Resmi Pengurusan e-VoA Kapolres dan Dandim 0417 Kerinci Sidak ke Kantor Pelayanan Publik Samsat Ops Pekat Jelang Nataru, Polda Jambi Sita Puluhan Botol Miras Berbagai Merk

Home / Nasional

Jumat, 26 November 2021 - 12:51 WIB

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

FOTO : Ketua MK Anwar Usman/Ist

FOTO : Ketua MK Anwar Usman/Ist

JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11/21).

BACA JUGA :  IKM di Tanjabbar Bertambah, Bidang Perindustrian Dorong Pelaku Industri Miliki Sertifikat Halal

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucap Anwar Usman.

BACA JUGA :  Kapolres dan Dandim 0417 Kerinci Sidak ke Kantor Pelayanan Publik Samsat

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Sumber : tirto.id

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

TNI AD Terima Bantuan 30.000 APD dari MNC Group Peduli

Nasional

Dulu Ngotot Belain PC, Kini Ketua LPAI Akui Kena Pasca Terungkap Status Arka

Nasional

Wacana Guru Tak Lagi Masuk Kategori CPNS, PGRI: Itu Diskriminasi

Nasional

Pangdam II Sriwijaya;  Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Pengkhianat Bangsa

Nasional

Syarat dan Ketentuan Cuti Karyawan Swasta Saat Nataru 2021

Nasional

Provinsi Sumatera Utara Tuan Rumah HPN 2023

Betara

Purwodadi Juara Liga Desa Nusantara 2019 Seri Tanjab Barat

Nasional

Ini Lima Arahan Terbaru Presiden Terkait Penanganan Pandemi Covid-19