JAMBI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar ambisi politik, melainkan proyek raksasa dengan taruhan masa depan generasi bangsa. Namun, di balik kemuliaan tujuannya, ada satu bayang-bayang hitam yang selalu menghantui setiap proyek bernilai triliunan rupiah di negeri ini: Korupsi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang sangat berani. Beliau menegaskan bahwa “nggak mungkin ada korupsi” dalam program MBG. Alasannya? Sistem pertahanan berlapis mulai dari virtual account hingga pengawasan KPK. Namun, pernyataan ini justru disambut dengan nada dingin oleh netizen di platform X: “Kita tunggu ending-nya nanti.”
Mengapa publik begitu skeptis? Jawabannya sederhana: Rakyat Indonesia memiliki “trauma sejarah” terhadap program-program bansos besar yang di masa lalu justru menjadi ladang bancakan oknum pejabat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Korupsi bukan soal kecanggihan sistem, tapi soal INTEGRITAS manusianya. Sistem digital bisa diakali kalau pengawasannya tidak jujur di lapangan.”
Head-to-Head: Klaim vs Kekhawatiran
Untuk melihat sejauh mana kekuatan sistem ini, mari kita bedah perbandingannya:
| Aspek Pengawasan | Klaim Kepala BGN (Sistem Canggih) | Fakta & Kekhawatiran Publik (Lapangan) |
|---|---|---|
| Alur Anggaran | Menggunakan Virtual Account & Co-Sign. Dana hanya cair jika disetujui bersama oleh BGN dan mitra. | Risiko Kickback: Sistem digital bisa mencegah pencurian langsung, namun kesepakatan “bawah meja” dengan supplier bahan baku tetap menghantui. |
| Kualitas Makanan | Standar gizi diaudit ketat oleh ahli gizi BGN di setiap satuan pelayanan. | Potensi Penyunatan Porsi: Munculnya konten viral mengenai menu yang dinilai tidak layak di beberapa wilayah transisi. |
| Harga Satuan | Dipatok sesuai standar kelayakan nutrisi nasional untuk mencegah mark-up. | Biaya Logistik: Netizen khawatir biaya operasional di pelosok akan “memakan” jatah nutrisi makanan anak-anak. |
| Transparansi | Pengawasan 24 jam via CCTV di dapur-dapur produksi dan pendampingan KPK. | Celah Pengawasan: Seberapa efektif CCTV memantau jutaan dapur di seluruh pelosok Indonesia tanpa pengawasan manusia yang jujur? |
Pandangan Ahli: Bukan Sekadar Sistem Digital
Senada dengan keraguan publik, beberapa pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa sistem digital bukanlah “obat ajaib”.
Pakar Hukum Pidana juga mengingatkan bahwa pelibatan KPK adalah langkah baik, namun KPK tidak mungkin mengawasi setiap sendok nasi di jutaan sekolah. Penekanan pada transparansi harga di tingkat supplier lokal jauh lebih krusial untuk mencegah kebocoran anggaran di tingkat bawah.
Kesimpulan: Pembuktian Adalah Kunci
Bagi masyarakat di daerah, termasuk di Jambi, program ini sangat dinantikan. Namun, janji “bebas korupsi” tidak cukup hanya dengan kata-kata atau presentasi sistem yang canggih. Rakyat butuh bukti nyata di piring anak-anak mereka: makanan yang layak, gizi yang cukup, dan anggaran yang tak berkurang satu rupiah pun.
Pemerintah harus paham bahwa skeptisisme publik adalah bentuk cinta agar program ini tidak gagal. Jika ending-nya nanti bersih, maka ini akan jadi sejarah baru. Namun jika meleset, maka luka kepercayaan rakyat akan semakin dalam.**
Penulis : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
