KPK: Tahanan Lain Bisa Ajukan Tahanan Rumah seperti Yaqut Cholil Qoumas, Netizen: Yaqut Pembuka Gerbang!

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memicu polemik besar di tengah masyarakat setelah memberikan “karpet merah” berupa status tahanan rumah kepada tersangka korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas. Bukannya menunjukkan ketegasan, lembaga antirasuah ini justru “mempersilakan” tahanan lain di Rutan Cabang KPK untuk mengikuti jejak serupa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara normatif menyatakan bahwa setiap tahanan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengalihan status. “Permohonan bisa disampaikan,” ujar Budi di Jakarta dikutip dari JawaPos.com, Minggu (22/3). Meski keputusan akhir disebut berada di tangan penyidik, publik menilai kebijakan ini mencederai rasa keadilan.

Privilese di Balik Jeruji?
Sikap “permisif” KPK ini langsung disambar kritik pedas oleh warganet. Julukan “Yaqut Pembuka Gerbang” menggema di media sosial, menyindir betapa mudahnya seorang tersangka kasus kakap menghirup udara luar hanya dalam hitungan hari setelah dijebloskan ke sel.

Yaqut, yang terseret kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp 622 miliar, tercatat hanya mendekam di Rutan Gedung Merah Putih selama tujuh hari (12–19 Maret 2026). Pengalihan statusnya menjadi tahanan rumah diproses sangat kilat, hanya dua hari setelah permohonan keluarga diajukan pada 17 Maret 2026.

Data Komparasi: “Kilat” vs “Lama”

Kejanggalan ini semakin nyata jika dibandingkan dengan tersangka lain dalam pusaran kasus yang sama:

Keadilan yang Tebang Pilih?
Kejanggalan ini terendus pertama kali oleh keluarga tahanan lain. Silvia Rinita Harefa, istri dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, mengungkap bahwa absennya Yaqut sudah menjadi rahasia umum di kalangan penghuni rutan. Bahkan, Yaqut tidak terlihat saat pelaksanaan Salat Idul Fitri pada 21 Maret kemarin—momen di mana tahanan lain masih harus meringkuk di balik jeruji besi.

Publik kini mempertanyakan standar ganda KPK. Jika koruptor dengan dugaan kerugian ratusan miliar rupiah bisa dengan mudah “pulang ke rumah”, apakah hak yang sama akan diberikan secara adil kepada tahanan lain yang tidak memiliki relasi kekuasaan?

KPK bersikeras menegaskan tetap melakukan pengawasan, namun skeptisisme publik tak terbendung. Langkah ini dianggap sebagai preseden buruk yang memperlemah muruah pemberantasan korupsi di Indonesia.**