YTUBE
Terima Bantuan Mesin Combine Harvester, Warga di Tebo : Terima Kasih Kepada Bu Eka Marlina Besok Angkutan Batu Bara Kembali Dibuka, Polda Jambi Tagaskan Tatai Aturan 35 Jam Pencarian, Pemancing Diterkam Buaya di Sungai Dendang Ditemukan Basarnas : Tubuh Korban Ditemukan Utuh, Ada Luka Gigitan Buaya di Kaki Korban Terkam Buaya Saat Mancing di Sungai Dendang Ditemukan 15 KM dari TKP

Home / Nasional

Minggu, 27 Februari 2022 - 13:05 WIB

Mantan Ketua MK : Penundaan Pemilu 2024 Merampas Hak Rakyat Menentukan Pemimpinnya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. FOTO : beritasatu.com

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. FOTO : beritasatu.com

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva turut angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan wacana tersebut akan memunculkan rentetan permasalahan yang saling berkaitan.

“Jika pemilu ditunda 1-2 dua tahun, siapa yang jadi presiden, anggota kabinet, anggota DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia? karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024,” tulis Hamdan Zoelva seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter miliknya @hamdanzoelva, Sabtu (26/2/22).

 

Kata dia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada istilah pejabat presiden. Hanya menurut Pasal 8 UUD 1945 jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas dilakukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.

BACA JUGA :  Polsek Sungai Manau Bangun Bak Penampungan Air Bersih Untuk Panti Jompo

“Tetapi hal itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu, dan Menhan berakhir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka. Kecuali MPR menetapkan lebih dahulu sebagai pelaksaan tugas kepresidenan,” ujarnya.

“Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 MPR dapat saja mengangkat presiden dan wapres menggantikan presiden-wapres yang berhenti atau diberhentikan, sampai terpilihnya presiden dan wapres hasil pemilu,” sambungnya.

Namun masalahnya, kata dia, masa jabatan MPR juga turut berakhir, bersamaan dengan presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA :  Manfaatkan Pekarangan, TP-PKK Desa Purwodadi Panen 30 Kilogram Jahe Merah

“Siapa yang memperpanjang masa jabatan anggota MPR (DPR-DPD) dan DPRD? Padahal semuanya harus berakhir pada 2024, karena mereka mendapat mandat terpilih melalui pemilu,” ujarnya.

Oleh karen itu, penundaan pemilu tidak bisa dilakukan. Hal itu hanya membuang energi.

“Jadi persoalan begitu sangat rumit, maka jangan pikirkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja,” tegasnya.

“Lagi pula, skenario penundaan pemilu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap 5 tahun sekali,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul: Eks Ketua MK Hamdan Zoelva: Penundaan Pemilu 2024 Merampas Hak Rakyat Menentukan Pemimpinnya.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Kecelakaan Mudik Tahun Ini Menurun Dibandingkan Tahun Lalu

Nasional

4 Provinsi Ini Tergolong Rawan Bencana Hidrometeorologi La Nina

Nasional

Kejar KKB Pimpinan Lamek Taplo, TNI Pertebal Pasukan di Distrik Kiwirok

Berita

Besok Ujian SKD CPNS Tanjabbar Dimulai, Harap Perhatikan Petunjuk Ini

Nasional

PetroChina Peroleh Perpanjangan Kontrak Wilayah Kerja Jabung Hingga 2043

Nasional

Diskon Listrik Kembali Diperpanjang, Ini Rinciannya

Nasional

Siap-Siap! Tahapan SKD Peserta Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai 13 Juli

Nasional

Ultah ke 44 Tahun, Ini Salam AHY Ketum Demokrat