indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Bupati Masnah Lantik Ketua dan Pengurus PKK Desa se Kecamatan Sungai Gelam Kemenag Bantu Pembangunan Masjid dan Mushala Melalui SIMAS, Ini Syaratnya Bupati Muaro Jambi Pengukuhan Adat 8 Kepala Desa se Kecamatan Sungai Gelam Gudang Pengolahan Sabut Kelapa Bahan Industri Kerajinan Desa Karya Maju Terbakar UMi Bantu Akses Pembiayaan Kelompok Rentang di Balik Usaha Mikro

Home / Nasional

Minggu, 27 Februari 2022 - 13:05 WIB

Mantan Ketua MK : Penundaan Pemilu 2024 Merampas Hak Rakyat Menentukan Pemimpinnya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. FOTO : beritasatu.com

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. FOTO : beritasatu.com

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva turut angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan wacana tersebut akan memunculkan rentetan permasalahan yang saling berkaitan.

“Jika pemilu ditunda 1-2 dua tahun, siapa yang jadi presiden, anggota kabinet, anggota DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia? karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024,” tulis Hamdan Zoelva seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter miliknya @hamdanzoelva, Sabtu (26/2/22).

 

Kata dia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada istilah pejabat presiden. Hanya menurut Pasal 8 UUD 1945 jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas dilakukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.

BACA JUGA :  Bupati Muaro Jambi Pengukuhan Adat 8 Kepala Desa se Kecamatan Sungai Gelam

“Tetapi hal itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu, dan Menhan berakhir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka. Kecuali MPR menetapkan lebih dahulu sebagai pelaksaan tugas kepresidenan,” ujarnya.

“Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 MPR dapat saja mengangkat presiden dan wapres menggantikan presiden-wapres yang berhenti atau diberhentikan, sampai terpilihnya presiden dan wapres hasil pemilu,” sambungnya.

Namun masalahnya, kata dia, masa jabatan MPR juga turut berakhir, bersamaan dengan presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA :  Identitas dan Kronologis Laka Maut 2 Pengendara Sepeda Motor di Jalan lintas Jambi-Muara Sabak

“Siapa yang memperpanjang masa jabatan anggota MPR (DPR-DPD) dan DPRD? Padahal semuanya harus berakhir pada 2024, karena mereka mendapat mandat terpilih melalui pemilu,” ujarnya.

Oleh karen itu, penundaan pemilu tidak bisa dilakukan. Hal itu hanya membuang energi.

“Jadi persoalan begitu sangat rumit, maka jangan pikirkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja,” tegasnya.

“Lagi pula, skenario penundaan pemilu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap 5 tahun sekali,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul: Eks Ketua MK Hamdan Zoelva: Penundaan Pemilu 2024 Merampas Hak Rakyat Menentukan Pemimpinnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Bertepatan Dengan Hari Pahlawan, Vaksinasi Berhadiah Sepeda Motor Resmi Dibuka

Nasional

Riau Tambah Mendali PON XX Papua, Maizir Sumbang Emas dan Raudani Perak

Nasional

583 Perwira Lulusan Diktukpasus TNI AD Dilantik

Nasional

KPK Tetapkan 3 Orang Tersangka Suap Bersama Bupati Musi Banyuasin

Nasional

Natal, 11.669 Napi Dapat Remisi, 195 Langsung Bebas

Nasional

Bupati Kolaka Timur Disebut Terjaring OTT KPK

Nasional

Waduh, 37 Bakal Calon Kepala Daerah Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional

Wajib Tau, Ini Denda Pajak yang Dikurangi dan Sanksi Pidana Dihapus