indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
12 Orang Kepala Desa se Kecamatan Muaro Sebo Dikukuhkan Sebagai Pemangku Adat Penyuluhan Wasbang Membina Komponen Masyarakat Cinta Tanah Air Antisipasi Wabah PMK, Polisi dan TNI di Sungai Gelam Lakukan Pemeriksaan Ternak di Kandang Dua WBP Lapas Kuala Tungkal Menerima Remisi di Hari Raya Waisak Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya

Home / Nasional

Jumat, 19 Maret 2021 - 17:37 WIB

Menpan RB ; Daerah Tidak Diperkenankan Lagi Rekrut Tenaga Honorer

FOTO : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo/Ist

FOTO : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo/Ist

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah daerah (Pemda) dilarang merekrut tenaga honorer.

Hal itu kata dia juga sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Larangan Perekrutan Tenaga Honorer.

“Daerah tidak diperkenankan merekrut tenaga honorer lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada, kalau bahas dengan DPR juga tidak ada,” kata Tjahjo dalam keterangannya seperti dikutip finance.detik.com, Kamis (18/03/21).

BACA JUGA :  Polres Bungo Buka Bengkel Gratis Layani Pelanggar Knalpot Brong

Menurut Tjahjo, peranan tenaga honorer nantinya bisa diganti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ini kata Dia pemerintah sudah menetapkan masa kontrak PPPK minimal 1 tahun hingga 5 tahun.

Kontrak tersebut, dikatakan Tjahjo bisa diperpanjang jika berdasarkan evaluasi kinerja PPPK.

“PPPK yang 1 juta tadi kontraknya 1 tahun sampai 5 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kinerjanya yang bersangkutan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kapolres Muaro Jambi Terima Kunjungan Supervisi Slog Polri

Dengan adanya penetapan masa kontrak, menurut Tjahjo akan memberikan jenjang karier kepada para abdi negara.

“Jadi kontraknya 1 tahun sampai 5 tahun, bisa diperpanjang, kita lihat kinerjanya bagaimana dan juga kebutuhannya bagaimana. Itu yang secara prinsip tidak bisa merekrut lagi tenaga honorer di daerah,” ungkapnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Tabung Oksigen

Nasional

Petugas Lapas Gagalkan Pengiriman Sabu dalam Tulang Ayam

Nasional

Ketegangan di Laut China Selatan, Menhan Jangan Diam

Nasional

Vaksinasi C-19 Guru hingga Dosen Dimulai Rabu Ini

Nasional

Prabowo, Anies dan Ganjar, Siapa Sering Unggul di 5 Survei Capres?

Covid-19

Hasil Swab Kedua, 98 Personel Secapa AD dinyatakan Negatif

Pilihan Editor

Pangdam Sriwijaya Sambut Kepulangan 400 Pasukan Yonif Raider 142/KJ dari Pamtas RI-RDTL ST

Nasional

Haedar : Musuh Terbesar Pers saat Ini Para Buzzer Media Sosial