LIVETV
SMPN 2 Kuala Tungkal Lolos Sebagai Peserta KSN MTK Nasional Penyelundupan Part Mobil Tua Jenis Land Rover Digagalka Petugas Perbatasan Ivan Wirata Angkat Bicara Terkait Kelangkaan BBM Ini Motif dan Desain Seragam Batik KORPRI Terbaru Yonif Raider Khusus 732/Banau Laksanakan Vaksinasi Covid-19




Home / Nasional

Jumat, 19 Maret 2021 - 17:37 WIB

Menpan RB ; Daerah Tidak Diperkenankan Lagi Rekrut Tenaga Honorer

FOTO : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo/Ist

FOTO : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo/Ist

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah daerah (Pemda) dilarang merekrut tenaga honorer.

Hal itu kata dia juga sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Larangan Perekrutan Tenaga Honorer.

“Daerah tidak diperkenankan merekrut tenaga honorer lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada, kalau bahas dengan DPR juga tidak ada,” kata Tjahjo dalam keterangannya seperti dikutip finance.detik.com, Kamis (18/03/21).

BACA JUGA :  Dandim 0419/Tanjab Pimpin Acara Korps Raport Pindah Satuan

Menurut Tjahjo, peranan tenaga honorer nantinya bisa diganti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA :  Nelayan Keluhkan Langkanya Solar, Ketua HNSI Tanjabbar : Pertamina Harus Ambil Sikap

Saat ini kata Dia pemerintah sudah menetapkan masa kontrak PPPK minimal 1 tahun hingga 5 tahun.

Kontrak tersebut, dikatakan Tjahjo bisa diperpanjang jika berdasarkan evaluasi kinerja PPPK.

“PPPK yang 1 juta tadi kontraknya 1 tahun sampai 5 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kinerjanya yang bersangkutan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Yonif Raider Khusus 732/Banau Laksanakan Vaksinasi Covid-19

Dengan adanya penetapan masa kontrak, menurut Tjahjo akan memberikan jenjang karier kepada para abdi negara.

“Jadi kontraknya 1 tahun sampai 5 tahun, bisa diperpanjang, kita lihat kinerjanya bagaimana dan juga kebutuhannya bagaimana. Itu yang secara prinsip tidak bisa merekrut lagi tenaga honorer di daerah,” ungkapnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1.673 Bal Rokok Ilegal

Nasional

Pilkada 2020 Tetap Digelar agar Tak Ada Plt Kepala Daerah

Nasional

PDIP Baru Keluarkan Dukung 1 Paslon di Pilkada Jambi

Nasional

Kesenian Tradisional Arakan Sahur Tanjab Barat Sukses Memukau Penonton Pekan Kebudayaan Nasional 2019 di Jakarta

Nasional

Penjemputan 31 Anggota Milisi di Kongo Dipimpin Kolonel Inf Sandi Korem 042/Gapu

Nasional

Daftar Ulang Peserta SKB CPNS Tanjab Barat 2019 Dimulai Hari ini

Nasional

Ini Jadwal Sidang Pengucapan Putusan Perkara PHP Pilkada Serentak 2020 Oleh MK

Nasional

Cegah Covid-19, Polri Keluarkan Telegram Penyemprotan Disinfektan Serentak Se-Indonesia 31 Maret