LIVETV
SMPN 2 Kuala Tungkal Lolos Sebagai Peserta KSN MTK Nasional Penyelundupan Part Mobil Tua Jenis Land Rover Digagalka Petugas Perbatasan Ivan Wirata Angkat Bicara Terkait Kelangkaan BBM Ini Motif dan Desain Seragam Batik KORPRI Terbaru Yonif Raider Khusus 732/Banau Laksanakan Vaksinasi Covid-19




Home / Nasional

Kamis, 8 April 2021 - 10:24 WIB

Prasetyo Minta Mendagri Kaji Ulang Kewajiban Pakai Aplikasi SIPD

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta mengevaluasi kembali penerapan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prasetyo Hadi, Pasalnya, kata dia belum semua daerah bisa menggunakannya dan berdampak pada keuangan pemerintahan daerah.

“Kami bertemu dengan Bupati Tanahdatar, Provinsi Sumbar, Eka Putra, yang menyebutkan sudah empat bulan OPD sampai Wali Nagari (setingkat desa) belum menerima gaji karena imbas SIPD. Apalagi, infonya, aplikasi itu belum siap pakai,” kata Prasetyo Hadi seperti dikutip news.detik.com, Rabu (07/04/21).

BACA JUGA :  Solar Langka di Berbagai Wilayah, Pengamat : Bukan Salah Pertamina, Tapi BPH Migas!

Prasetyo menyebutkan seharusnya Pemprov, Pemko, dan Pemkab seluruh Indonesia belum diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD ini. Banyak daerah belum bisa memanfaatkan teknologi yang digarap Kemendagri ini.

BACA JUGA :  Ini 18 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 1

“Hasil diskusi kami, setelah dipelajari, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan sekadar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Kami lihat, pemda seperti dipaksa memakai SIPD, tapi tidak diberi bimtek (bimbingan teknologi) dulu. Bahkan, lalu jika tidak memakai itu, diancam potong DAU (dana alokasi umum),” kata Pras.

BACA JUGA :  Terkait Hasil Assessment Pejabat Eselon II Pemprov Jambi, Al Haris Bilang Begini

Pras menyarankan Kemendagri sementara kembali menggunakan sistem sebelumnya. Yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang cukup baik.

“Infonya, kelemahannya cuma karena tidak online dari BPKP. Kami akan sampaikan juga ini langsung ke Komisi II untuk dibahas dengan Kemendagri,” kata Prasetyo.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Segini Harga Vaksin Gotong Royong Lengkap per Orang

Berita

Bersiaplah Hadapi SKB, Hasil SKD Segera Diumumkan

Nasional

Yok Cek, Apakah Anda Lolos SKD dan Melanjutkan ke Tahap Ujian SKB

Nasional

Kasad dan Ketua KPK Tandatangani BAST Barang Rampasan Negara

Nasional

Latih Disiplin Siswa SMP di Kewar, Yonif 142/Kj Berikan Pelajaran Ini

Nasional

DPR dan Pemrintah Sepakat Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

Nasional

Ini Empat Persyaratan Seleksi CPNS 2019 Yang Wajib Diperhatikan

Nasional

Telkomsel Tawarkan Kuota 50 GB Mulai Harga Rp 40.000, Ini Cara Daftarnya