LIVE
Sukseskan Vaksinasi COVID-19, Polres Tanjabbar Luncurkan Pelampung Polri Komisi II DPRD Dorong Pemkab Tanjabbar Beli Mesin PCR Besok, Sejumlah Pelanggan PLN di Wilayah Ini Alami Pemadaman Listrik Dewan Minta Pemkab Tanjabbar Kaji Ulang Kontrak PetroChina Satgas Covid-19 Buka Rekrutmen Tracer Covid-19 Posko Satgas Desa/Kelurahan 11 Provinsi, Tertarik?

Home / Nasional

Kamis, 8 April 2021 - 10:24 WIB

Prasetyo Minta Mendagri Kaji Ulang Kewajiban Pakai Aplikasi SIPD

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta mengevaluasi kembali penerapan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prasetyo Hadi, Pasalnya, kata dia belum semua daerah bisa menggunakannya dan berdampak pada keuangan pemerintahan daerah.

“Kami bertemu dengan Bupati Tanahdatar, Provinsi Sumbar, Eka Putra, yang menyebutkan sudah empat bulan OPD sampai Wali Nagari (setingkat desa) belum menerima gaji karena imbas SIPD. Apalagi, infonya, aplikasi itu belum siap pakai,” kata Prasetyo Hadi seperti dikutip news.detik.com, Rabu (07/04/21).

BACA JUGA :  Sukseskan Vaksinasi COVID-19, Polres Tanjabbar Luncurkan Pelampung Polri

Prasetyo menyebutkan seharusnya Pemprov, Pemko, dan Pemkab seluruh Indonesia belum diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD ini. Banyak daerah belum bisa memanfaatkan teknologi yang digarap Kemendagri ini.

BACA JUGA :  Yogi : Isu Pembelian Mobil Baru Bupati itu Tidak Benar

“Hasil diskusi kami, setelah dipelajari, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan sekadar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Kami lihat, pemda seperti dipaksa memakai SIPD, tapi tidak diberi bimtek (bimbingan teknologi) dulu. Bahkan, lalu jika tidak memakai itu, diancam potong DAU (dana alokasi umum),” kata Pras.

BACA JUGA :  Pemkab Tanjabbar Jalin Kerjasama dengan DJKN Sumsel dan BPKP Jambi

Pras menyarankan Kemendagri sementara kembali menggunakan sistem sebelumnya. Yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang cukup baik.

“Infonya, kelemahannya cuma karena tidak online dari BPKP. Kami akan sampaikan juga ini langsung ke Komisi II untuk dibahas dengan Kemendagri,” kata Prasetyo.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

COVID-19 Varian AY.1 ‘Delta Plus’ Dikabarkan Sudah Terdeteksi di Jambi

Kesehatan

Fenomena Virus Corona, Bupati Safrial Imbau Masyarakat Untuk Tetap Tenang

Berita

Ini Nama Peserta Peraih Nilai Tertinggi Tes SKD CPNS Tanjab Barat dari 400 Hingga 428

Nasional

Imbas Corona, Pelaksanaan SKB CPNS 2019 Ikut Ditunda

Berita

Siap-siap CPNS 2019 Tanjabbar, Tanggal dan Tempat SKD Sudah Ditentukan

Berita

Kapolres; 15 TKI dari Malaysia Diperiksa Intensif Pegutas Covid-19 Gabungan

Politik

Pengurus Partai Berkarya Kubu Muchdi Anulir Seluruh Rekomendasi di Pilkada 2020

Nasional

Kasad Andika Perkasa Pimpin Sertijab 7 Jabatan dan Penyerahan 2 Jabatan di Jajajaran TNI AD