indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
12 Orang Kepala Desa se Kecamatan Muaro Sebo Dikukuhkan Sebagai Pemangku Adat Penyuluhan Wasbang Membina Komponen Masyarakat Cinta Tanah Air Antisipasi Wabah PMK, Polisi dan TNI di Sungai Gelam Lakukan Pemeriksaan Ternak di Kandang Dua WBP Lapas Kuala Tungkal Menerima Remisi di Hari Raya Waisak Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya

Home / Nasional

Kamis, 8 April 2021 - 10:24 WIB

Prasetyo Minta Mendagri Kaji Ulang Kewajiban Pakai Aplikasi SIPD

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta mengevaluasi kembali penerapan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prasetyo Hadi, Pasalnya, kata dia belum semua daerah bisa menggunakannya dan berdampak pada keuangan pemerintahan daerah.

“Kami bertemu dengan Bupati Tanahdatar, Provinsi Sumbar, Eka Putra, yang menyebutkan sudah empat bulan OPD sampai Wali Nagari (setingkat desa) belum menerima gaji karena imbas SIPD. Apalagi, infonya, aplikasi itu belum siap pakai,” kata Prasetyo Hadi seperti dikutip news.detik.com, Rabu (07/04/21).

BACA JUGA :  Waspada Kebakaran, Damkar dan Penyelamatan Tanjab Barat Himbau Warga Lakukan Ini

Prasetyo menyebutkan seharusnya Pemprov, Pemko, dan Pemkab seluruh Indonesia belum diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD ini. Banyak daerah belum bisa memanfaatkan teknologi yang digarap Kemendagri ini.

“Hasil diskusi kami, setelah dipelajari, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan sekadar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Kami lihat, pemda seperti dipaksa memakai SIPD, tapi tidak diberi bimtek (bimbingan teknologi) dulu. Bahkan, lalu jika tidak memakai itu, diancam potong DAU (dana alokasi umum),” kata Pras.

BACA JUGA :  Polres Bungo Buka Bengkel Gratis Layani Pelanggar Knalpot Brong

Pras menyarankan Kemendagri sementara kembali menggunakan sistem sebelumnya. Yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang cukup baik.

“Infonya, kelemahannya cuma karena tidak online dari BPKP. Kami akan sampaikan juga ini langsung ke Komisi II untuk dibahas dengan Kemendagri,” kata Prasetyo.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

TNI AL Tangkap Kurir Narkoba Bawa 38,4 Kg Sabu dan 40 Ribu Pil Ekstasi

Nasional

Promosi Rempah-rempah Indonesia di Level Internasional, 4 Hal yang Perlu Kamu Tahu tentang Indonesia Spice Up the World

Advetorial

Bupati Tanjab Barat Buka Seleksi Tes Calon Taruna STP Rayon Daerah

Nasional

Sekjen ADPMET, Daerah Penghasil Migas Selayaknya Mendapatkan Haknya

Nasional

Ini 28 Nama Lolos Calon Anggota KPU dan 20 Calaon Anggota Bawaslu 2022-2027

Nasional

Ketua Dewan Pers: Perang Melawan COVID-19, Jangan Menjadi Disersi Sosial dan Spiritual

Nasional

Ditjenpas Berkomitmen Menyelenggarakan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Nasional

Ini 3 Nama Bakal Provinsi Baru di Indonesia