LIVE TV
Innalillahi, Warga di Senyerang Ditemukan Meninggal Gantung Diri Ini Sederet Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021 Wabup Hairan Tinjau 2 Lokasi Pembangunan Jembatan di Renah Mendaluh Ratusan Akun Media Sosial, Berpotensi Langgar UU ITE Bagi Takjil Buka Puasa, Ketum KNPI Ajak Pemuda Berlomba Buat Kebaikan

Home / Nasional

Kamis, 8 April 2021 - 10:24 WIB

Prasetyo Minta Mendagri Kaji Ulang Kewajiban Pakai Aplikasi SIPD

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). FOTO : Ist

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta mengevaluasi kembali penerapan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prasetyo Hadi, Pasalnya, kata dia belum semua daerah bisa menggunakannya dan berdampak pada keuangan pemerintahan daerah.

“Kami bertemu dengan Bupati Tanahdatar, Provinsi Sumbar, Eka Putra, yang menyebutkan sudah empat bulan OPD sampai Wali Nagari (setingkat desa) belum menerima gaji karena imbas SIPD. Apalagi, infonya, aplikasi itu belum siap pakai,” kata Prasetyo Hadi seperti dikutip news.detik.com, Rabu (07/04/21).

BACA JUGA :  Bupati Gelar Pengajian Ramadhan dan Wiridan Thoriqoh di Rumah Dinas

Prasetyo menyebutkan seharusnya Pemprov, Pemko, dan Pemkab seluruh Indonesia belum diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD ini. Banyak daerah belum bisa memanfaatkan teknologi yang digarap Kemendagri ini.

BACA JUGA :  Heboh Seekor Harimau Masuk ke Permukiman, 1 Kerbau Milik Warga Dimangsa

“Hasil diskusi kami, setelah dipelajari, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan sekadar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Kami lihat, pemda seperti dipaksa memakai SIPD, tapi tidak diberi bimtek (bimbingan teknologi) dulu. Bahkan, lalu jika tidak memakai itu, diancam potong DAU (dana alokasi umum),” kata Pras.

BACA JUGA :  Terjaring Razia Prokes, Sejumlah Warga Tak Pakai Masker Dihukum Push Up

Pras menyarankan Kemendagri sementara kembali menggunakan sistem sebelumnya. Yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang cukup baik.

“Infonya, kelemahannya cuma karena tidak online dari BPKP. Kami akan sampaikan juga ini langsung ke Komisi II untuk dibahas dengan Kemendagri,” kata Prasetyo.(Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sarasehan Pusterad-Media, Ketua Dewan Pers: Setialah pada Ikhtiar Memenuhi Janji Kemerdekaan

Nasional

Jokowi Lantik Gubernur dan Wagub Sulut Olly-Steven

Berita

Ini Nama Peserta Peraih Nilai Tertinggi Tes SKD CPNS Tanjab Barat dari 400 Hingga 428

Nasional

Cek Kesiapan New Normal, Panglima TNI dan Kapolri Sidak Pasar Tanah Abang dan Bandara Soeta

Politik

Pengurus Partai Berkarya Kubu Muchdi Anulir Seluruh Rekomendasi di Pilkada 2020

Nasional

406 Taruna STP Jakarta 2019 Digembleng Lanal Banten

Nasional

Satgas Pamtas YONIF R 142/KJ dan Jajaran Pos di Perbatasan RI-Timor Leste Silaturrahmi Idul Fitri via Vicon

Berita

Kapolres Tanjabbar dan Dandim Ajak Warga Tak Terprovokasi Insiden Perusakan Mushala di Minahasa Utara Sulut