Tegas! Menpan Larang Pejabat Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas

Lintas Tungkal

- Redaksi

Jumat, 15 April 2022 - 13:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pejabat Dilarang Mudik Lebaran Pakai Kendaraan Dinas. FOTO : I st

Pejabat Dilarang Mudik Lebaran Pakai Kendaraan Dinas. FOTO : I st

JAKARTA – Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang pejabat (ASN) yang hendak melaksanakan mudik Lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 13 April 2022 tersebut.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas,” tegas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di dalam SE tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tjahjo menyampaikan, PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

“Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah,” ujar Tjahjo dalam SE.

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik, perjalanan ke luar daerah, maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran COVID-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Di akhir SE, Menteri PANRB juga meminta PPK untuk menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar.

“Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” tandasnya.(setkab.go.id)

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding
Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026
Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran
Bareskrim Polri Bantah Isu 2 Mantan Kapolri Ikut Terseret Kasus Penyadapan 
Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Jabat Ketua Periode 2026–2031
Menaker Buka Pelatihan Vokasi Nasional untuk 2.000 Peserta di Cirebon
Menaker Yassierli Tekankan Tiga Karakter Kunci SDM Hadapi Transformasi Dunia Kerja
BREAKING NEWS: Presiden Prabowo Resmi Copot Jenderal Listyo Sigit dari Jabatan KSP
Berita ini 473 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:16 WIB

KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding

Selasa, 10 November 2026 - 18:08 WIB

Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 23:02 WIB

Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 8 November 2026 - 19:09 WIB

Bareskrim Polri Bantah Isu 2 Mantan Kapolri Ikut Terseret Kasus Penyadapan 

Minggu, 8 November 2026 - 09:33 WIB

Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Jabat Ketua Periode 2026–2031

Berita Terbaru