THR Dikeluhkan PNS, Mendagri Jengkel Kepala Daerah Pun Disentil

Lintas Tungkal

- Redaksi

Rabu, 5 Mei 2021 - 12:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Munculnya sebuah petisi online yang berisi keluhan kecilnya jumlah THR yang diterima PNS/ASN dan ditujukan juga kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun ini.

Membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun terlihat jengkel. Tito mengatakan, seharusnya para PNS berterima kasih kepada Jokowi dan Sri Mulyani.

Sebab dengan kondisi pandemi saat ini keuangan negara sangat sulit THR masih diberikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Makanya kita berterima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Presiden kita masih diberikan THR di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita harus bersyukur betul,” ucapnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 dikutip detik.com, Selasa (04/05/21).

“Untuk pegawai negeri, tolong teman-teman dari kepala daerah sampaikan kepada rekan-rekan di daerah. Ini dalam situasi kontraksi keuangan yang berat seperti ini, pemerintah masih memberikan THR di luar tukin. Kita harus syukuri,” tegasnya.

Dia meminta para ASN untuk mencoba empati kepada pegawai swasta. Situasi pandemi membuat banyak perusahaan swasta jatuh, bahkan sampai ada yang bangkrut. Sementara ASN masih tetap bekerja bahkan mendapatkan THR.

“Kita pegawai negeri masih bisa punya THR, negara bangkrut baru kita nggak punya (THR). Dan kalau kita melihat pihak yang lain, masyarakat tidak bekerja yang nganggur, jumlahnya sekarang jutaan juga. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang mau ngasih THR,” ucapnya.

Tito pun meminta kepada para kepala daerah agar menyampaikan pesan kepada para PNS di daerah bahwa THR yang didapati harus disyukuri.

“Meskipun besarannya tidak sebesar sebelum pandemi karena tidak ada unsur tunjangan kinerja di dalamnya,” kata Tito.

Tito juga menyindir para pemerintah daerah yang anggarannya masih lebih besar untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal.

“Jadi tolonglah teman-teman kepala daerah berikan pengertian kepada ASN di daerah-daerah. Syukurilah apa yang sudah ada, sudah ada honor, ini belanja pegawai banyak sekali porsinya dalam struktur APBD. Ini harus diperbaiki, Sudah dikasih lagi THR, bersyukur,” tutupnya.(*)

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemnaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Insentif Pajak
BREAKING NEWS: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus
OTT Bupati Sukoharjo: KPK Sebut Atas Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah
Pemerintah Buka Pendaftaran Pemagangan Nasional Batch I 2026, Targetkan 50.000 Lulusan Perguruan Tinggi
Kapolri Lantik 6 Kapolda dan Kakorlantas yang Baru
Menaker Tekankan Pentingnya Generasi Muda Tingkatkan Skill Hadapi Dunia Kerja Masa Depan
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka atas Dugaan Suap Proyek Rp 10,2 Miliar
Berita ini 365 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 13:28 WIB

Kemnaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Sabtu, 11 Juli 2026 - 19:34 WIB

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Insentif Pajak

Sabtu, 11 Juli 2026 - 06:35 WIB

BREAKING NEWS: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:51 WIB

OTT Bupati Sukoharjo: KPK Sebut Atas Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:22 WIB

Pemerintah Buka Pendaftaran Pemagangan Nasional Batch I 2026, Targetkan 50.000 Lulusan Perguruan Tinggi

Berita Terbaru