Tukar Guling Diplomasi: Piagam ART Dibayar Beras dan Ayam!

JAMBI – Pemberian penghargaan Agri-Food Resilience and Transformation (ART) baru-baru ini menyisakan tanya besar. Di satu sisi, dunia internasional mengakui ketahanan pangan kita; namun di sisi lain, pengakuan tersebut seolah menjadi “pelicin” bagi kebijakan impor yang kontradiktif.

Jika piagam tersebut justru dibayar dengan komitmen membuka keran impor beras dan daging ayam secara masif, kita perlu bertanya: Ini diplomasi yang cerdas atau sekadar transaksi yang mengorbankan kedaulatan?

1. Strategi Transisi atau Pengabaian Petani?

Pemerintah mungkin berargumen bahwa ini adalah strategi transisi untuk menjaga stabilitas harga di masa pergantian kepemimpinan. Namun, narasi ini terasa hambar ketika kita melihat realita di lapangan.

• Marginalisasi Petani Lokal: Setiap butir beras dan potong ayam impor yang masuk adalah tekanan langsung bagi harga jual di tingkat peternak dan petani kita.
• Ketergantungan Global: Alih-alih memperkuat basis produksi dalam negeri, kita justru semakin “nyaman” dengan solusi instan dari pasar luar negeri demi menjaga hubungan bilateral.

2. Mana Janji Swasembada?

Dahulu, janji swasembada digaungkan dengan penuh optimisme sebagai pilar kemandirian bangsa. Namun, realitas hari ini menunjukkan kita sedang berada di jalur “Ketergantungan Terstruktur”.

• Sulit untuk mempercayai narasi swasembada jika kebijakan yang diambil justru memanjakan produsen luar negeri demi etiket diplomasi.
• Swasembada pangan tidak bisa dibangun di atas kertas piagam, melainkan di atas lahan pertanian yang produktif dan kesejahteraan petani yang terjamin.

3. Ironi di Balik Piagam Penghargaan

4. Nilai Tukar Petani (NTP) yang Semu

Pemerintah sering membanggakan kenaikan NTP, namun realitanya:

• Anomali: Kenaikan NTP seringkali dipicu oleh kenaikan harga pangan di pasar, bukan karena efisiensi biaya produksi atau peningkatan margin keuntungan petani.
• Fakta: Biaya input pertanian (pupuk nonsubsidi dan pestisida) naik lebih cepat daripada harga gabah di tingkat petani. Saat beras impor masuk dan harga ditekan turun, petani adalah pihak pertama yang menderita kerugian.

5. Kontroversi & Klarifikasi

Meskipun perjanjian dagang ini telah diteken, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sempat membantah isu bahwa Indonesia akan “membanjiri” pasar dengan beras dan ayam konsumsi dari AS, mengingat kondisi pangan domestik yang diklaim sedang surplus. Kesepakatan ini bersifat resiprokal untuk menurunkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia. 

Kesimpulan:

Jangan sampai piagam ART hanya menjadi “pemanis bibir” di panggung global, sementara nasib petani lokal kian terhimpit. Diplomasi seharusnya memperkuat ketahanan dalam negeri, bukan menukarnya dengan komoditas yang seharusnya bisa kita produksi sendiri.

“Bagaimana mungkin kita merayakan penghargaan ketahanan pangan saat kuota impor beras melonjak hingga 3,6 juta ton? Diplomasi ‘tukar guling’ ini bukan lagi strategi transisi, melainkan pengkhianatan perlahan terhadap janji swasembada. Piagam ART tidak akan bisa mengenyangkan perut petani jika pasar mereka terus digerus oleh ayam dan beras impor atas nama hubungan internasional yang ‘harmonis’.”