indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Home / Nasional

Sabtu, 2 Januari 2021 - 10:39 WIB

Wacana Guru Tak Lagi Masuk Kategori CPNS, PGRI: Itu Diskriminasi

Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd/FOTO : Suarakarya.co.id

Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd/FOTO : Suarakarya.co.id

TANJAB BARAT – Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menolak rencana pemerintah mengeluarkan formasi guru dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun depan.

Wacana Pemerintah menggeluarkan guru dari satus PNS sebelumnya disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) guru tak akan lagi dimasukkan kategori CPNS mulai tahun 2021.

Guru bakal dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan itu disepakati Menteri PANRB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN.

BACA JUGA :  Besok, Bachyuni Deliansyah Dilantik Jadi Pj Bupati Muaro Jambi

Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd menilai kebijakan tersebut menimbulkan diskriminasi.

“Kalau kita berpendapat soal SDM, kepada guru mengapa ada diskriminasi? Harusnya enggak ada diskriminasi,” ujar Unifah Rosyidi seperti dikutip tempo.co, Kamis, (31/12/20).

Lebih jauh, Unifah mengatakan semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen, yakni CPNS dan PPPK. Sebab, ditilik dari tujuannya, PPPK dan CPNS memiliki sasaran berbeda.

BACA JUGA :  Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

PPPK, kata Unifah, memberikan kesempatan bagi guru honorer dengan usia di atas 35 tahun untuk memperoleh pengangkatan sebagai pegawai. Sedangkan posisi CPNS membuka kesempatan bagi lulusan jurusan pendidikan menjadi pegawai negeri.

Keputusan pemerintah terhadap perubahan status guru pun dipandang berpotensi membuat kualitas pengajar pada masa mendatang anjlok. Sebab, lulusan terbaik dari kampus tidak akan lagi berminat melamar posisi sebagai pengajar akibat ketidakpastian karier.

Share :

Baca Juga

Nasional

Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Jatuh pada Hari Rabu atau Kamis?

Nasional

SKB CPNS Formasi 2019 Segera Digelar

Nasional

Sekjen ADPMET, Daerah Penghasil Migas Selayaknya Mendapatkan Haknya

Nasional

Kejaksaan Tuntut 20 Tahun Bui Terdakwa Kasus Rudapaksa Belasan Santri

Nasional

Kominfo Masih Dalami Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk RI

Investigasi

Imigrasi Kuala Tungkal Deportasi WNA yang Patut Diduga Menganggu Ketertiban Umum

Advetorial

Wabup Amir Sakib Hadiri Apkasi Otonomi Expo 2019 di Jakarta

Nasional

Sidang Lanjutan Tersangka Pembajakan Film Visinema Pictures Kembali Digelar di Pengadilan Negeri Jambi