indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kepala BKPSDM Lantik Sekretaris Dinas P3AP2KB dan Fejabat Fungional Cara Setting Chat WhatsApp Langsung Hilang Setelah Dibaca BREAKING NEWS : Pria Dewasa di Temukan Tidak Bernyawa di Kamar Hotel Yello Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB

Home / Nasional

Sabtu, 2 Januari 2021 - 10:39 WIB

Wacana Guru Tak Lagi Masuk Kategori CPNS, PGRI: Itu Diskriminasi

Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd/FOTO : Suarakarya.co.id

Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd/FOTO : Suarakarya.co.id

“Lulusan terbaik tidak tertarik karena tidak ada masa depan profesi. Di sisi lain, kita sudah mencanangkan bahwa guru sebagai profesi di UU (Undang-undang) Guru dan Dosen,” ucapnya.

Unifah berencana mengirimkan surat penolakan atas kebijakan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait. Surat akan dilayangkan pada awal Januari 2021 sebelum keputusan berlaku efektif.

BACA JUGA :  Pengendara Sepeda Motor Meninggal Setelah Tabrakan dengan Truk di Muara Pijoan

Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebelumnya mengungkapkan alasan pemerintah mengeluarkan formasi guru dari CPNS. Menurut dia, setelah bekerja 4-5 tahun, biasanya CPNS ingin pindah lokasi. Hal itu dinilai akan menghancurkan sistem distribusi guru.(Edt)

“Selama 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan dengan sistem PNS. Jadi ke depan akan diubah menjadi PPPK,” ucapnya.

BACA JUGA :  Kepala BKPSDM Lantik Sekretaris Dinas P3AP2KB dan Fejabat Fungional

Bima juga mengungkapkan aturan ini bakal berlaku bagi tenaga kesehatan dokter dan lain-lain, seperti penyuluh. Dia menuturkan kebijakan tersebut berlaku di negara-negara lain dengan jumlah pegawai PPPK di bawah naungan pemerintah mencapai 70 persen. Sementara pegawai berstatus PNS jumlahnya hanya 30 persen.(*Edt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Mantan Kasad, Jenderal TNI Purn Pramono Edhie Wibowo Berpulang

Nasional

Mantap! Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Masalah Guru Honorer dan PPPK, Ini 10 Kesepakatan Raker di DPR

Nasional

Kurir Narkoba Bersenpi 7 Amunisi Ditangkap Polisi di Kamar Wisma

Nasional

Pendemi Covid-19, Polri Perpanjang Pelaksanaan Operasi Ketupat

Covid-19

Ahli Waris Dua Pahlawan Kesehatan TNI AD yang Gugur dalam Penanganan Covid-19 Terima Santunan Asabri

Nasional

Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri Hari Senin 2 Mei

Nasional

Mundur Lagi, Pelantikan Kepala Daerah Akhir Februari

Nasional

BMKG Keluarkan Data Terkait Hilal Awal Bulan Syawal 1442 H