Mantan Jubir KPK Sebut Bukan Pensiunan yang Bebani APBN, Tapi Mereka Ini?

Lintas Tungkal

- Redaksi

Sabtu, 27 Agustus 2022 - 08:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. / Tangkapan layar YouTube/Talkshow TV One /GakamediaPR

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. / Tangkapan layar YouTube/Talkshow TV One /GakamediaPR

JAKARTA – Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi perkataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai beban negara.

“Sebenarnya yang membebani keuangan negara itu uang pensiun PNS, atau gaji dan tunjangan pejabat negara yang tak bekerja untuk kepentingan masyarakat?” kata Febri melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (26/8/22).

Di cuitan berbeda pada hari yang sama, Febri juga mengatakan, apabila ingin tegas kurangi beban negara, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 “Dan kalau mau tegas kurangi beban keuangan negara, hal ini juga penting ditindaklanjuti. Total 2.357 PNS Korupsi Belum Dipecat,” ungkap Febri.

Diketahui, Sri Mulyani menyebut Pensiunan PNS sebagai beban negara ini pada saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu(24/8).

Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan skema pembayaran gaji Pensiunan diubah.

Menurut Alumni Univesitas Indonesia ini, pembayaran Pensiunan selama ini seluruhnya mengandalkan APBN.

Kondisi tersebut dinilai membebani APBN dalam jangka panjang, sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.

Dengan pertimbangan itu, Sri Mulyani mengusulkan perubahan skema pembayaran dana pensiun dengan skema fully funded, hal ini diklaim punya manfaat win win. Usulan ini juga diklaim mendapat dukungan BPK.*

Artikel Ini telah diterbitkan oleh fajar.co.id dengan Judul : Bukan Pensiunan, Mantan Jubir KPK Sebut Pejabat Negara Ini yang Bebani APBN.

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Insentif Pajak
BREAKING NEWS: Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus
OTT Bupati Sukoharjo: KPK Sebut Atas Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah
Pemerintah Buka Pendaftaran Pemagangan Nasional Batch I 2026, Targetkan 50.000 Lulusan Perguruan Tinggi
Kapolri Lantik 6 Kapolda dan Kakorlantas yang Baru
Menaker Tekankan Pentingnya Generasi Muda Tingkatkan Skill Hadapi Dunia Kerja Masa Depan
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka atas Dugaan Suap Proyek Rp 10,2 Miliar
Jangan Lewatkan! Kemnaker Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3
Berita ini 231 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 19:34 WIB

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Insentif Pajak

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:51 WIB

OTT Bupati Sukoharjo: KPK Sebut Atas Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:22 WIB

Pemerintah Buka Pendaftaran Pemagangan Nasional Batch I 2026, Targetkan 50.000 Lulusan Perguruan Tinggi

Minggu, 5 Juli 2026 - 18:10 WIB

Kapolri Lantik 6 Kapolda dan Kakorlantas yang Baru

Sabtu, 4 Juli 2026 - 08:00 WIB

Menaker Tekankan Pentingnya Generasi Muda Tingkatkan Skill Hadapi Dunia Kerja Masa Depan

Berita Terbaru