indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta SKK Migas-PetroChina Launching Wisata Embung Bina Lestari di Betara

Home / Hukum

Sabtu, 15 Januari 2022 - 04:24 WIB

Mengetahui Bunyi Isi dan Makna dari Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Ilustrasi pasal 27 ayat 1 (Pinterest)

Ilustrasi pasal 27 ayat 1 (Pinterest)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan untuk penyelenggaraan negara Indonesia.

Beberapa pasal UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, antara lain Pasal 27 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan.

Bunyi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 merupakan ungkapan Jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan ada di tangan rakyat.

Pasal 27  Ayat 1 UUD 1945 Berbunyi

Bunyi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Makna Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

Adapun makna yang terkandung dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan selruh warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang.

Karena pasal 27 ayat 1 UUD 1945 ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat perlindungn hukum yang sama tanpa pembeda atau perlakuan khusus. Itu sebabnya semua warga Indonesia harus menegakkan hukum tanpa alasan apapun.

BACA JUGA :  Pemprov Jambi Gelar Acara Pelepasan Purna Bhakti Kajati Jambi

Aparat penegak hukum juga harus senantiasa memperlakukan semua warga Indonesia secara adil, tanpa adanya deskriminasi sama sekali.

Jika pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai fungsinya maka akan terjadi ketimpangan sosial, diakriminatif, dan ujungnya akan terjadi kehancuran pada negara.

Hak-Hak Warga Negara Idonesia

Warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1, hak-hak warga negara Indonesia sebagai berikut:

  • Hak untuk hidup.
  • Hak untuk memilih dan memeluk agama.
  • Hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik.
  • Hak menghargai kepribadiannya.
  • Hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum.
  • Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.
  • Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan.
  • Hak memiliki benda dengan cara yang sah.
  • Hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan.
  • Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat.
  • Hak untuk mengadakan rapat dan rapat.
  • Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
  • Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
  • Hak untuk berdagang.
  • Hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing.
  • Hak untuk menikmati kesenian.
  • Hak untuk turut serta memajukan keilmuan.
BACA JUGA :  Camat Betara Resmikan Soft Opening Wisata Embung Bina Lestari Desa Muntialo

Kewajiban Warga Negara Indonesia

Selain hak, ada juga kewajiban warga negara Indonesia. Hal itu diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945:

  • Menaati hukum dan pemerintahan.
  • Menghormati Hak Asasi Manusia sesama warga negara.
  • Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  • Tunduk pada undang-undang yang berlaku.
  • Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.

Demikianlah penjelasan mengenai bunyi dan makna pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Sumber artikel dari website Indozone. Semoga bermanfaat!

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejari Tanjab Barat Tahan Bos PT Jasmine Indah

Hukum

Tiga Terdakwa Pungli di Muaro Jambi Dihukum Sebulan Penjara

Berita

Dua Pegawai Honorer Ditangkap BNNK Tanjab Timur-Barat

Hukum

Ini 4 Poin Maklumat Kapolda Jambi Terkait Karhutla

Hukum

Pertimbangan Kemanusiaan dan Keadilan, Polres Tanjabbar Tangguhkan Penahanan Sukardi Tersangka Lakalantas

Hukum

Kejari Muaro Jambi Terapkan Restorative Justice pada Perkara Jual Beli HP

Hukum

PN Sengeti Vonis Pelaku Pembunuhan Majikan 18 Tahun Penjara

Hukum

Keberatan, Kuasa Hukum BA Ajukan Eksepsi