Digitalisasi adalah kekuatan pendorong yang mempercepat pencapaian dua pilar sebelumnya. Teknologi bukan tujuan akhir, tetapi alat. Dalam aspek tata kelola, digitalisasi memungkinkan transparansi melalui e-procurement, e-audit, dan dashboard kinerja yang dapat diakses publik. Dalam aspek kinerja, digitalisasi memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, otomatisasi proses, dan efisiensi biaya. Dalam aspek layanan, digitalisasi menciptakan pengalaman pelanggan yang cepat, mudah, dan tanpa tatap muka. Contohnya adalah integrasi layanan BUMN dalam satu aplikasi, penggunaan AI untuk prediksi kerusakan jaringan, dan penggunaan blockchain untuk ketelusuran rantai pasok. Tanpa digitalisasi, proses transformasi akan berjalan lambat dan tertinggal.
Ketiga pilar ini ibarat segitiga yang saling menguatkan. Tata kelola tanpa kinerja akan menjadi aturan yang kosong. Kinerja tanpa tata kelola akan menjadi pertumbuhan yang tidak sehat. Digitalisasi tanpa arah tata kelola dan target kinerja akan menjadi pemborosan. Integrasi berarti menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saat menyusun RKAP, perusahaan tidak hanya memikirkan target finansial, tetapi juga memasukkan indikator tata kelola dan roadmap digital. Saat melakukan rekrutmen, perusahaan tidak hanya mencari ahli bisnis, tetapi juga talenta digital dan orang-orang yang memahami nilai-nilai integritas. Dengan cara ini, seluruh sumber daya perusahaan bergerak ke arah yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberlanjutan memiliki tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ESG. Integrasi tata kelola, kinerja, dan digitalisasi adalah jawaban untuk mencapai ketiganya. Secara ekonomi, perusahaan menjadi lebih efisien dan sehat. Secara sosial, perusahaan mampu memberikan layanan yang lebih adil dan merata. Secara lingkungan, digitalisasi membantu memonitor dan menekan jejak karbon. Lebih dari itu, integrasi ini membangun ketahanan atau resiliensi. Ketika terjadi krisis, perusahaan dengan tata kelola kuat akan mampu bertahan. Perusahaan dengan kinerja adaptif akan mampu pivot. Perusahaan dengan fondasi digital akan mampu terus melayani.
Tentu integrasi ini tidak mudah. Tantangan pertama adalah budaya. Masih banyak pimpinan dan karyawan yang nyaman dengan cara kerja lama. Tantangan kedua adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur dan SDM yang siap. Tantangan ketiga adalah anggaran. Investasi pada tata kelola dan digitalisasi membutuhkan dana besar di awal. Untuk itu diperlukan komitmen dari pemegang saham, dukungan regulasi yang berpihak, dan kepemimpinan transformasional yang mampu menggerakkan seluruh organisasi.
Agar integrasi ini berjalan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah perlu menyelaraskan regulasi dan KPI BUMN/BUMD agar mencakup aspek tata kelola, kinerja dampak, dan maturitas digital. Kedua, korporasi publik perlu membentuk kantor transformasi khusus yang mengawal integrasi ketiga pilar. Ketiga, perlu ada program pengembangan talenta digital dan etika secara masif. Keempat, keterbukaan data kinerja harus ditingkatkan agar publik bisa ikut mengawasi.
Masa depan korporasi publik tidak ditentukan oleh seberapa besar aset yang dimiliki hari ini, tetapi oleh seberapa siap ia menghadapi 10 tahun ke depan. Dunia bergerak cepat. Masyarakat menuntut lebih. Negara berharap lebih. Satu-satunya cara untuk menjawab itu semua adalah dengan berani berintegrasi. Mengintegrasikan tata kelola agar dipercaya, mengintegrasikan kinerja agar berdampak, dan mengintegrasikan digitalisasi agar relevan. Karena pada akhirnya, korporasi publik yang berkelanjutan adalah korporasi yang mampu menjawab tiga pertanyaan setiap hari: Apakah kita sudah jujur? Apakah kita sudah bermanfaat? Apakah kita sudah efisien? Jika jawabannya ya, maka keberlanjutan bukan lagi mimpi, melainkan keniscayaan.**
Penulis : Najwa Nur Aisyah : Mhas Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
Halaman : 1 2
Komentar